Pedang Santri

Putra Cahaya

2010-06-03T13:10:00.001-07:00

Gelap menelusuri sarafku/
Membimbingku pada kesendirian tak berbatas/
Inikah hakekatku/
Sendiri/

Pada akhirnya memang begitu/

Aku ingin dilahirkan dari cahaya/
agar tak segelap malam/

Aku mencari-cari cahaya/

puruluk

2010-05-04T21:02:00.000-07:00

semangat membara.seterjal karang.puruluk.
jatuh.satu persatu.puruluk.
hancur berkeping.

puruluk.terus-menerus.hingga tak bersisa.
sebaiknya segera bangun.
tumpuk kembali mimpi.

DIGITALISASI PERPSTAKAAN

2010-04-18T02:21:00.000-07:00

Peran perpustakaan bagi Bangsa kita--yang bergerak menuju--modern ini tak dapat diremehkan. Sebab perpustakaan adalah gudang dimana segala ilmu pengetahuan ditulis dan diabadikan. Dari perpustakaan segala ilmu dapat digali, didalami, sekaligus dikembangkan.
Ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Ia terus bergerak tanpa henti. Selama manusia hidup, berpikir, dan mencari maka sintesis--sebagai sebuah penemuan dalam ilmu pengetahuan--pada gilirannya akan (selalu) menjadi tesis bagi lahirnya ilmu pengetahuan baru. Dokumentasi, publikasi, dan pewarisan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi, karenanya, menjadi amat penting. Dan perpustakaan, sebagian besar, memerankan posisi amat strategis itu.
Menuju Reading society
Percepatan dalam bidang informasi mendorong dunia yang makin global dan 'mengecil'. Berangkat dari hal itu, secara perlahan masyarakat “dipaksa” sadar betapa pentingnya menjadi tahu melalui membaca. Sebab jika tidak demikian, Bangsa ini akan tertinggal atau bahkan tak akan pernah maju. Syafiq (2002: 04) mencatat, masa keemasan Islam dicapai ketika geliat penulisan dan penerjemahan buku menemukan gairah puncaknya. Setelah geliat itu redup, padam pula masa keemasan itu.
Terbangunnya sebuah budaya sadar membaca di tengah masyarakat adalah impian bangsa yang sejatinya diusahakan menjadi kenyataan. Tidak mustahil impian itu segera terwujud, jika saja perpustakaan di sekolah, di pesantren, dan di setiap instansi formal maupun non-formal doimaksimalkan perannya. Sebab perpustakaan-perpustakaan semacam itu menjadi jantung bagi denyut peradaban. Sedikit demi sedikit, masyarakat digiring menjadi reading society, yaitu ihwal dimana masyarakat merasa butuh untuk membaca sebagai asas bagi tiap aktivitas apapun dalam mejalani hidup. Gambaran sebuah peradaban yang di dalamnya dinamis antara 'memakan' dan 'melahirkan' ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan.
Di tengah masyarakat yang belum atau sedang menuju reading society, seperti juga Bangsa ini, perpustakaan memainkan peran amat signifikan. Karena perpustakaan adalah gudang sekaligus pasar ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, Perpustakaan bukan melulu sumber ilmu dan pengetahuan tetapi juga sublimasi multi ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman nyata, “mengering” dalam bentuk dokumentasi tulisan. Perpustakaan adalah dunia yang mengkerut. Perpustakaan mampu mengatasi jarak serta menembus ruang dan waktu.
Sejatinya, di perpustakaan tersedia pelbagai macam buku bacaan, majalah, jurnal, koran, hingga buletin. Tumpukan berrak-rak buku dari mulai yang jadul (zaman dulu) hingga yang paling anyar nyaris menyajikan apapun yang ingin diketahui. Sebuah potret klasikal keberadaan perpustakaan yang--sejak dikenal sebutan perpustakaan--hingga kini nyaris tak ada perubahan bentuk dan “penampilan”.
Perpustakaan identik dengan hutan buku, lembaran-lembaran kertas dan dokumentasi, serta suasana yang hening dan khidmat. Terkadang di beberapa sudut terkesan kumuh dan “klasik” dengan buku-buku dan manuskrip zaman doeloe untuk memberi kesan klasik. Suatu deskripsi tempat yang diyakini memberi kesan ilmiah dan kondusif bagi pengunjung dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan dari buku-buku yang tersedia.
Perpustakaan Digital, Perpustakaan Masa Depan
Deskripsi suasana dan bentuk perpustakaan sebagaimana sedikit disinggung di atas nampaknya sah dipertanyakan kontekstualisasinya dengan zaman. Sebab, selain terkesan mendekati deskripsi suasana kuburan, perpus model itu tidak lagi cocok dengan karakter percepatan zaman kekinian. Dan wacana digitalisasi perpustakaan adalah gagasan segar yang patut untuk dikaji serta dicoba penerapannya.
Digitalisasi perpustakaan adalah sebuah proses menjadikan perpustakaan menjadi serba digital. Bahan bacaan dan sumber informasi kemudian tidak melulu berbentuk buku dan lembaran-lembaran kertas, tetapi berupa file dan data. Ada beberapa alasan mengapa digitalisasi perpustakaan penting untuk dipertimbangkan penerapannya; pertama, perpustakaan digital memberi kemudahan akses informasi. Pengunjung (baca: pembaca) tidak lagi disibukkan dengan “mengobrak-abrik” berlemari-lemari buku atau membuka berlembar-lembar katalog dan daftar buku untuk mencari buku yang dimaksud, tetapi cukup membuka komputer dan men-search buku tersebut serta membacanya sekaligus dalam bentuk file. Cara demikian tentu jauh lebih efektif.
Kedua, efisiensi tempat atau ruangan. Ratusan hingga ribuan buku dalam bentuk kertas tentu memakan tempat yang lumayan luas. Dapatlah dikatakan hal demikian kurang efisien. Buku, majalah, jurnal, hingga buletin dalam bentuk file tentu tidak membutuhkan banyak tempat, cukup dalam komputer dengan kapasitas memori yang disesuaikan. Perpustakaan digital semacam tempat yang bersih dari apapun kecuali perangkat komputer dan tempat duduk atau tempat membaca. Tidak ada buku juga tidak ada lembaran-lembaran dokumen berserakan dan berjubelan dengan lemari dan rak. Sebab buku apapun yang dikehendaki untuk dibaca tersedia dalam bentuk file di komputer-komputer yang telah disediakan.
Ketiga, manajemen perpustakaan digital relatif mudah. Tidak seperti perpustakaan buku dan dokumen kertas, penataan ruangan, pendataan buku, dan pengaturan perpustakaan digital hanya memerlukan ketelatenan mengolah dokumen atau data dalam bentuk file (soft document). Namun pun demikian, perpustakaan digital pada perintisannya membutuhkan kerja telaten ketika kondisi perbukuan masih mengidolakan kertas sebagai bahan buku. Sebab dengan begitu perpustakaan digital membutuhkan kerja mengubah dokumen dan buku kertas tersebut menjadi file yaitu dengan mengetik dan mendesainnya sedemikian rupa dan menarik.
Keempat, mengurangi tingkat penggunaan kertas. Jika banyak perpustakaan memakai sistem digitalisasi, penggunaan kertas Nasional akan menurun. Hal itu satu sisi “mengganggu kehidupan” industri kertas, tetapi dampak positifnya adalah mengurangi tingkat penebangan pohon hutan sebagai bahan pokok pembuatan kertas. Dalam kacamata semacam ini, gagasan digitalisasi perpustakaan sinkron dengan isu besar dunia yaitu global warming dimana peran perpustakaan digital mampu menekan tingkat penggunaan kertas dan penebangan pohon.
Telah nampak, empat argumen di atas mengokohkan gagasan betapa pentingnya digitalisasi perpustakaan. Akomodatif terhadap kemajuan teknologi, salah satunya dengan digitalisasi perpustakaan, adalah langkah tepat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Sebab pada zaman ini, gagasan digitalisasi itu menghadirkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang, ketiga hal itu, menjadi dasar yang digandrungi oleh banyak orang.
Ada banyak hal atau inovasi dapat ditampilkan oleh perpustakaan digital sebagai sebuah contoh fasilitas perpustakaan. Fasilitas itu semuanya itu memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Model-model itu misalnya adalah: (1)buku digital berupa file atau soft documen, (2)buku audio yang dengannya pembaca hanya dituntut mendengarkan suara rekaman mengenai tulisan pada buku yang dimaksud secara keseluruhan, dan (3)visualisasi isi buku demi memudahkan pemahaman dan mengembangkan daya imajinasi pembaca terhadap isi buku. Yang terakhir disebut terutama buku-buku yang mendeskripsikan isi berkaitan dengan gambar.
Bukan hanya kemudahan yang didapat dari perpustakaan digital, tetapi juga kecepatan pembaca menyerap serta mengingat informasi dan ilmu pengetahuan. Molenda dalam Kovalchick & Dawson (2003:16) mengokohkan, penyerapan informasi dan pengetahuan melalui media audio, visual, dan audio visual memberi semacam dramatized experience. Hingga kemudian hal itu memudahkan orang mengingat informasi yang didapat. Bagi anak-anak, proses belajar berbasis teknologi semisal komputer memberi nilai lebih. Bright (1983:23) mencatat, pembelajaran anak berbasis teknologi membuat peserta didik lebih cepat mengerti, menguasai, dan mengingat materi.
Gagasan digitalisasi perpustakaan menemukan momentumnya hari ini untuk di-landing-kan. Sebab zaman menuntut respon berupa perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Ketika kesadaran membaca masyarakat meningkat, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan bertambah, perpustakaan digital adalah alternatif terbaik akses dengan seperangkat kemudahan dan kenyamanan lainnya.
Terbangunnya Reading society memang butuh kerja keras segala pihak. Perpustakaan harus mengambil peran aktif dalam mendorong peradaban dan menggiring masyarakat menuju reading society itu. Perangkat teknologi pada perpustakaan dapat menjadi umpan bagi kegemaran masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Sehingga gagasan digitalisasi perpustakaan kemudian menjadi sejalan dengan impian terbangunya reading society, sebuah masyarakat pembaca.

Daftar Pustaka
Mughni, Syafiq A. 2002. Dinamika Intelektual Islam Abad Kegelapan. Surabaya: LPAM.
Kovalchick K and Dawson K. 2003. Educational Technology: An Encyclopedia. Santa
Barbara: ABC-Clio, CA.
Bright, GW. 1983. Explaining The Effeciency of computer Assisted Instruction. AEDS
Journal.

SPMB MENUJU KAMPUS IDAMAN

2010-04-18T01:52:00.000-07:00

TRIK SUKSES SMPB DAN BISA MASUK KE KAMPUS YANG DIIDAM-IDAMKAN. BERIKUT BEBERAPA CARANYA:

HAKEKAT

2010-04-03T20:56:00.000-07:00

hakekatnya, tak ada kegelapan..
yang ada hanya cahaya yang ternodai,

tak ada kejahatan..
yang ada hanyalah kebenaran yang terkotori,

tak ada kebencian..
yang ada hanyalah cinta yang terlukai,

(TS, 2006)

Jejak Kuburan Khan Sang Penakluk

2010-03-30T00:17:00.000-07:00

Judul buku : Treasure Of Genghis Khan; Misteri Sang Penakluk
Penulis : Clive Cussler dan Dirk Cussler
Penerjemah : Bima Sudiarto
Penerbit : GP.Putnam’s Sons, Amerika
Tahun terbit : 2006
Tebal hlm : 611 halaman
Peresensi : Opik Taufikillah

Temujin nama aslinya. Ia adalah bocah kampung. Lahir di sebuah kampung sekitar pegunungan Khentii. Sebuah tempat yang di kemudian hari menjadi tempat peristirahatan terakhirnya yang misterius itu. Temujin kecil memang bocah kampung yang kucel. Namun puluhan tahun kemudian ketika ia beranjak dewasa, ia menjelma sosok pendekar dan penguasa tanpa tanding. Genghis Khan atau Khan Sang Penakluk ia dikenal demikian adalah seorang penakluk tak tertandingi dari dataran mongol. Khan berhasil menyatukan suku-suku Mongol di padang stepa asia dan memperluas ekspansi penaklukan ke tingkat yang tak pernah ditandingi siapa pun. Antara tahun1206 dan 1223 dia mampu menguasai tanah jajahan hingga ke mesir di barat dan lithuania di utara. Kekuasaannya kemudian terbentang dari mulai Samudera Pasifik hingga laut Kaspia.

Genghis Khan Wafat pada tahun 1227 pada masa kejayaannya dan dimakamkan secara rahasia di pegunungan Khentii Mongol. Sebuah tempat yang juga merupakan tanah kelahiran si bocah kampung itu. Menurut tradisi Mongol, dia dikuburkan secara rahasia membawa keempat puluh gundik dan kekayaan yang tak bertara, lalu pusaranya disembunyikan secara hati-hati oleh para pengikutnya. Para prajurit pengawal iring-iringan pemakaman juga dibunuh demi menjaga rahasia letak kuburan itu. Sementara komandan mereka dipaksa bersumpah mati untuk tutup mulut.

Semua petunjuk yang mengarah ke lokasi makam Khan dihilangkan sampai sekarang. Mereka yang tahu tetap memegang sumpah dia sampai ajal. Hanya seekor untu—setidaknya demikian menurut legenda—yang membocorkan hal itu satu dekade kemudian.
Konon, ada seekor untua betina dari Bactria yang merupakan induk dari salah seekor unta yang ikut terkubur bersama Sang Khan, ditemukan sedang menangis di suatu tempat di pegunungan Khentii. Pemiliknya segera sadar bahwa si unta sedang meratapi putranya yang hilang terkubur di bawah kakinya—persis di lokasi kuburan Genghis Khan. Namun legenda itu tak berlanjut karena rahasia ini pun dipegang erat oleh si pemilik unta. Demikianlah pusara Genghis Khan tetap tak terusik, tetap misteri dan hingga kini berlum terpecahkan.

Belum ada seorang pun yang tahu dimana tepatnya kuburan seorang tokoh besar mongol, Genghis Khan. Kuburan Khan adalah misteri dari sejarah dan legenda mongol yang panjang. Hingga pada suatu hari, di tahun 1937, seorang lulusan oxford University berkunjung dan menelusuri jejak itu.

Leigh hunt terperanjat ketika salah seorang pekerjanya yang menggali parit-parit menemukan sebongkah bungkusan. Hunt, seorang arkeolog, itu segera menghampiri. Perlahan dibukanya bungkusan itu. Tak lama ia terperanjat kembali lalu tertegun. Lembaran kain yang ada di tangannya kini adalah sebuah peta dengan simbol-simbol berbahasa mongol kuno. Ia sadar bahwa yang dipegangnya dalah penemuan sejrah teak tertandingi. Sejak matanya melihat gambar seekor unta dengan tulisan di atasnya “Genghis Khan” ia sadar, dirinya berada dalam bahaya. Sebab jika saja keturunan para pengikut Khan yang menjaga rahasia kuburan itu tahu bahwa hunt punya peta, nyawanya menjadi taruhan. Tetapi naluri seorang arkeolognya jauh lebih menonjol. Nyawa baginya adalah konsekwensi dari penemuan sejarah mahaagung. Terbayang dalam benaknya, misteri Sang Penakluk berhasil ia ungkap di depan masyarakat dunia. Dan ia adalah orang paling beruntung menjadi penemu dari sejarah yang hilang itu.
Nyata saja, tak lama setelah penemuan itu, Hunt kecelakaan pesawat ditembak kapal Jepang dan dokumen berupa kain peta itu pun berpindah tangan. Cerita memanjang ketika berbagai aksi pencurian terjadi oleh orang-orang yang menginginkan sejarah Sang Penakluk. Pada juli 2007, dirk pitt dan kawan-kawannya berada pada wilayah penelitian sumber minyak Siberia. Tapi mereka diculik dan kapal risetnya nyaris karam. Yang paling mengerikan, para pengikut Khan Sang Penakluk tak tinggal diam, beberapa penculikan yang kadang berujung pembunuhan terjadi. Beberapa orang peneliti dari perusahaan minyak gabungan Rusia, Inggris, dan Amerika terbunuh ketika kapal mereka berlabuh di tempat yang salah dimana para pengikut Khan tengah mengungkap dan membuktikan misteri makam Khan itu sendiri. Konsorsium minyak avarga disinyalir otak dari beberapa kejadian yang berkaitan dengan penelitian minyak tersebut. Di ujung cerita terungkap, konsorsium itu adalah milik seorang bangsawan mongol yang tak lain masih keturunan dari kubilai Khan, cucu Genghis Khan.

Muncul banyak tanda tanya, mengapa Genghis Khan menyhendaki makamnya tidak diketahui orang? Mengapa banyak orang yang mati-matian ingin mengungkap letak makam Genghis Khan sekaligus sejarahnya sampai-sampai terjadi rentetan penculikan dan pembunuhan bahkan di masa yang berbeda? Obsesi apa yang ada dibalik sosok bangsawan mongol yang tak lain adalah keturunan dari Genghis Khan?
Setumpuk pertanyaan muncul tiba-tiba dalam benak pembaca yang budiman. Sebuah teka-teki sekaligus kelebihan dari novel sejarah ini.

Tak perlu berpanjang lebar menjawab semua pertanyaan itu sekarang dan menceritakan tuntas bagaimana alur kisah Genghis Khan sebagaimana ditulis dan dipaparkan dalam novel. Pembaca di awal buku akan segera dikejutkan oleh kehebatan bangsa mongol dalam mengarungi lautan dan menaklukan musuh-musuhnya. Sejak itu kita sebagai pembaca diajak berpetualang ke tempat-tempat yang belum pernah dijamah, belum pernah diceritakan, dan barangkali asing bagi pembaca Indonesia.

Novel ini penuh tragedik. Cukup pelik dengan cerita yang panjang dan rumit. Narasi yang detil mengenai kilang minyak dan penelitian-penelitian menggunakan ilmu alam cukup membuat pembacanya mengernyitkan dahi. Sebuah novel realis dengan latar sejarah yang mencengangkan. Seperti teka-teki novelnya menyajikan realitas yang “tampak”nyata dan bukan fiksi.

Pencarian kuburan Genghis Khan serta teka-teki peta kain yang ditemukan Hunt seperti memecahkan kode lukisan Monalisa dalam novel Da Vinci Code, rumitnya luar biasa. Bulir-bulir ceritanya mengalir, kadang terpotong-potong, patah-patah namun tiba-tiba membawa pembacanya pada sebuah keadaan yang tidak disangka-sangka. Dapat dibilang sebuah pemikiran, perspektif dan penafsiran baru atas sejarah Genghis yang selama ini tidak terungkap. Penulisnya menemukan celah-celah sejarah kemudian diisi dengan sebuah rentetan cerita “rekaan” hingga sejarah yang terpotong itu pun kembali tersambung. Legenda dan mitos adalah modal berharga guna menyulap cerita ini menjadi sesuatu yang amat sensasional.

Sepintas novel sejarah model ini terlihat sulit dipahami oleh pembaca pemula. Namun tak ada salahnya jika dicoba untuk diikuti perlahan. Kemahiran penerjemah dalam merangkai ungkapan dan kata cukup mempermudah pembacaan. Tentunya sayang jika novel best seller di koran internasional New York Times ini dilewatkan untuk dinikmati, sambil mengulang memori sejarah Mongolia dalam setiap penaklukan-penaklukannya. Selamat berpetualang.

Ketika Musik Bisa Bikin Cerdas

2010-02-08T22:59:00.000-08:00

Gangguan emosi (anak) kerap mudah didapatkan di zaman ‘edan’ ini. Konteks masa yang berbeda dan dunia pendidikan yang ‘acak-acakan’ sebagai imbas dari modernitas menyumbang kegetiran tersendiri. Bagaimana tidak, anak-anak acap lepas kontrol, mudah marah, over-agresif, dan punya watak berontak. Sifat-sifat itu menunjukkan bahwa emosi mereka tidak sehat dan labil.
Betapa pentingnya kematangan emosi demi perbaikan akhlak anak dan masa depan hidupnya. Sebab, tanpa kecerdasan emosional, kekhawatiran, kecemasan, dan rasa gusar akan selalu menghantui hidup anak bahkan hingga mereka dewasa. Pendidikan sesungguhnya punya peran penting membangun generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Jika tidak demikian, dapat dikatakan, pendidikan terkesan hanya mencetak generasi bangsa yang rapuh dan keropos saja.
Daniel Goelman memaknai kecerdasan emosi bukan berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa, melainkan mengelola perasaan sedemikian rupa, sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif. Selain itu, Goelman menunjukkan beberapa indikasi anak yang memiliki kecerdasan emosi, yaitu: adanya kesadaran diri, motivasi, saling percaya dan empati, serta keterampilan dalam bergaul dengan lingkungan sosialnya.
Percaya atau tidak, ternyata musik mampu menjadi alat mencerdaskan emosi manusia—dalam hal ini anak didik. Alunan musik dapat melatih emosi menuju kestabilan. Selama ini seringkali kita memandang musik melulu dari sisi entertain (hiburan) saja. Padahal, musik mampu mendorong perkembangan kecerdasan emosional anak didik.
Masih ingatkah kita (para orangtua) yang dulu ketika kecil seringkali mendengar ibu atua bapak kita mendendangkan shalawatan ketika mereka mengantarkan kita tidur? Atau ketika kita beranjak besar, yang mereka ajarkan adalah pupujian selepas adzan sambil menunggu shalat didirikan? Bukankah itu adalah alunan yang sejajar dengan musik. Orangtua dulu paham dan menyukai musik. Meski secara ilmiah mereka tidak tahu bahwa musik terbukti mampu membuat emosi anak menjadi cerdas.
Ada banyak data dan hasil penelitian yang menunjukkan peran musik dalam mencerdaskan emosi anak. Salah satunya, sebuah penelitian menunjukkan, setidaknya ada dua fungsi utama musik dapat dirasakan secara nyata. Pertama, menghilangkan rasa tegang. Ketegangan dapat berbentuk perilaku mudah marah, over-agresif, dan berontak. Dengan musik penyakit itu dapat diminimalisir bahkan disembuhkan. Alunan musik menghadirkan efek tenang pada syaraf otak. Karena itu pula, F. Rene Van de Carr dan Marc Lehrer sangat menyarankan agar setiap sesi pembelajaran ditutup dengan musik, nyanyian, atau senandung. Menurut mereka, tindakan yang demikian itu menimbulkan efek relaksasi.
Namun, penelitian lain juga menunjukkan, ternyata tidak semua jenis musik mampu merangsang kecerdasan emosi anak didik. Hanya jenis-jenis musik klasik, doa, atau lagu-lagu religius saja yang dapat berfungsi meningkatkan kecerdasan yang dimaksud. Memang, sebelum usia 18 minggu kandungan, sang janin tidak mampu mendengar suara-suara yang berasal dari luar tubuh ibunya. Tetapi, detak jantung ibu si janin ibarat simfoni indah, semacam tabuhan musik, di telinga janin. Pasca 18 minggu kandungan, bayi sudah dapat mendengar suara yang berasal dari luar tubuh si ibu. Saat itu merupakan masa paling tepat untuk memberikan stimulus musik klasik atau rapalan doa dan lagu-lagu religius. John Flohr, seorang psikolog, mengatakan bahwa alunan musik pada bayi dalam kandungan atua setelah ia lahir mampu merangsang aliran saraf dalam otak dan meningkatkan memori dan spasial otak anak. Di samping dapat meningkatkan kecerdasan emosional, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa musik juga dapat meningkatkan kecerdasan intelektual.
Saatnya musik dijadikan alternatif baik oleh para guru atau para orangtua dalam mendidik anak. Sebab fakta bahwa musik dapat mencerdaskan bukan saja ‘ajaran’ dari orangtua dulu, tetapi telah terbukti secara ilmiah melalui pelbagai penelitian yang telah dilakukan.

Menakar Peran Budaya dalam Menggawangi Kesatuan Bangsa

2010-01-25T04:26:00.000-08:00

Sejarah Bangsa bukan lahir bagitu saja tanpa ‘rahim’ dan ‘ibu’. Sejarah Bangsa ini lahir dari perjuangan panjang berabad-abad yang melelahkan. Dalam perjalanannya, Indonesia (baca: Nusantara) tercatat pernah mengalami beberapa kali penyatuan meski waktu itu masih dalam wajah kerajaan. Fakta Historisitas demikian tentunya menjadi élan penting untuk dapat memahami Bangsa Indonesia yang berdiri saat ini secara lebih utuh.

Budaya Bangsa Indonesia dapat dibilang berperan dalam pembentukan dan penyatuan Bangsa. Meski tampaknya jarang orang yang menyadari betapa budaya memegang peran penting tersebut. Kerapkali kemerdekaan dan kesatuan Bangsa yang terbangun hingga kini dilahirkan dari kesempatan politik, ketepatan mengambil momen, dan kekuasaan masalah kekuatan serta kekuasaan an sich. Padahal, kokohnya NKRI hanya penampakan dari pondasi kebudayaan Bangsa yang tertanam menghujam sejak dulu.

Indonesia punya budaya yang dengannya identitas tertampakkan serta yang membedakannya dengan Bangsa lain. Bahkan, di saat globalisasi menyeruak ke seluruh sendi-sendi kehidupan, menjalar dalam urat nadi di semua lini, memperkaya khasanah sekaligus meracuni bangsa, hanya kebudayaan yang kemudian mampu menegaskan masih adanya perbedaan dan keunikan.

Secara mendasar, budaya dimaknai—menurut pemaknaan Koentjaraningrat--sebagai kreasi akal, rasa, dan karsa (Munandar Soelaeman, 2005: 21). Di dalamnya mencakup delapan unsur pokok—sebagaimana konsep B. Malinowski—yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Pemaknaan dan pemahaman itu memberikan gambaran, nyatanya nyaris pelbagai aktivitas manusia adalah kegiatan budaya. Lalu bagaimana mungkin dengan mudah mengingkari peran budaya ketika membicarakan sebuah Bangsa, pembentukan Bangsa, dan penjagaan kesatuan Bangsa itu? Demikian, akan dikupas bagaimana budaya memainkan perannya dalam berjihad bagi Bangsa.

Telah mafhum, Budaya bangsa Indonesia dibentuk dari hamparan ragam budaya berbeda dari tiap suku bangsa. Khasanah kekayaan perbedaan budaya yang mungkin jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kenyataan itu menjadi potensi sekaligus modal penting bagi kekuatan pembentukan karakter budaya bangsa. Keragaman dapat dipandang kekayaan dengan, salah satunya, menyuburkan perilaku silang budaya (cross- cultural- fertilization). Meski kadang di sisi lain bisa juga menjadi kerawanan saat perbedaan melemahkan kohesi antarsuku bangsa dan pulau secara geografis (Nurcholish Madjid, 2003: 27).

Stempel keragaman yang diramu dalam kebersamaan tertampakkan pada bhineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Karenanya, multikultur yang ada sejatinya dipandang sebagai potensi untuk saling melengkapi dan mengisi, bukan saling mengalahkan satu sama lain.

Ada tiga hal penting mengapa budaya perlu diangkat sebagai elemen penting bangsa ini, pertama, budaya mampu memersatukan perasaan masyarakat dalam sebuah makna kebersamaan yang harmonis. Di saat bangsa terancam disintegrasi dan perpecahan, budaya atau kebudayaan kerap menghadirkan semacam romantisme dan kerinduan kebersamaan. Tengok saja, bagaimana ’konflik’ Indonesia-malaysia terkait Reog Ponorogo yang nyatanya begitu menggugah nurani kebersamaan masyarakat bangsa ini, meski mereka bukan semuanya orang Ponorogo. Itu sebuah bukti masih kuatnya rasa saling memiliki yang teramat dalam masyarakat bangsa ini pada budaya dan kebudayaan bangsa.

Kedua, sebagai identitas bangsa. Globalisasi dan modernitas menyajikan dunia buram yang memiskinkan identitas. Nyaris semua hal melebur dalam bingkai kecil sebuah desa global(global village). Dalam posisi ini, budaya hadir sebagai pembeda, identitas, dan kedirian bangsa di tengah konstelasi bangsa-bangsa di dunia. Satu lagi bukti penyelamatan budaya.

Ketiga, sebagai ruh dari inovasi dan modernisasi. Kemajuan dalam segala ranah kerapkali meminggirkan aspek tradisionalitas yang menjadi bagian penting budaya. Tak jarang, kemajuan itu sedemikian rupa mengangkangi kedirian budaya. Modernsasi sering dipandang berseberangan dengan budaya dan kebudayaan. Padahal ia adalah satu elemen saja dari budaya. Masalahnya, budaya sejatinya menjadi ruh dari setiap gerak pemodernan dan inovasi yang dilakukan.

Tiga hal di atas tentu berkait-erat dengan kebersatuan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, kita disatukan bukan sebab nama dan bahasa (Indonesia) an sich, tetapi kesamaan rahim budaya dan sejarah kebersamaan yang dijalin berabad-abad lamanya. Telah mafhum bahwa tiap momen sejarah bangsa ini selalu mengandur unsur budaya yang amat kental. Tengoklah bagaimana prosesi kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bukti dari kebersamaan. Perbedaan bahasa dari perlbagai suku bangsa tak lantas mencerai-beraikan, justru menegosiasi perbedaan itu dalam satu bingkai bahasa persatuan. Saksikan bagaimana sumpah pemuda adalah ikrar puitis (puisi, seni, dan sastra adalah elemen budaya) dari pemuda-pemuda tanah air yang menjadi embrio bagi NKRI. Resapi bagaimana pancasila adalah bentuk representasi dari negosiasi keragaman, bukan hanya suku bangsa, tetapi budayanya juga.

Begitu kentalnya peran budaya dalam ruang kebangsaan yang kerap terlupakan. Nyatanya sejarah kita adalah sejarah komplekstitas budaya yang ternegosiasikan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Nyatanya sejarah kita bukan melulu buah dari pergulatan politik, tetapi juga komunikasi antar budaya yang beragam dari berlbagai suku bangsa yang dimiliki (Dedi Mulyana, 2000: 67).

Ancaman multikultur budaya bangsa adalah multikulturalisme (ideologi) yang mengakui sekaligus mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Hidayat Nur Wahid, 2008 ). Andai saja pluralitas budaya bangsa kita diletakkan dalam bingkai ideologi itu, bukan persatuan yang dituai, namun bisa jadi perpecahan. Bhineka tunggal ika dalam hal budaya seharusnya diletakkan dalam porsi pemahaman yang benar. Perbedaan adalah potensi atua kekayaan yang tidak harus dibumbui ideologi kecuali kebersamaan dan perasaan sebangsa setanah air sebagaimana yang termaktub dalm UUD ’45 pasal 32 itu. Pasal tentang kebudayaan dalam UUD ’45 jangan dipandang sebagai represi bagi tumbuh dan berkembangnya budaya lokal dan keragaman yang ada, namun ditempatkan sebagai bingkai yang mengakomodir dan menyatukan menjadi wajah budaya bangsa yang utuh untuk kemudian ditunjukkan pada dunia.

Daftar Pustaka
Mulyana, Dedi, dkk. Komunikasi Antar Budaya. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
Soelaeman, Munandar. Ilmu Budaya. Bandung: Refika Editama, 2005.
Nur Wahid, Hidayat. Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme. http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2801. 2008

Pertemuan Kita

2010-01-02T23:35:00.000-08:00

Jalanan ramai. Keringat bercampur nafsu serakah diaduk darah orang-orang miskin. Pada singgasana semu, di ujung siang kita bertemu. Amin

Hiruk-pikuk Tes CPNS dan Regenerasi Tubuh Birokrasi

2009-11-18T22:06:00.001-08:00

Nyaris di seluruh wilayah di Indonesia, tengah hangat dengan hiruk-pikuk tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemda di tiap daerah se-Indonesia maupun Departemen Agama (Depag) mengadakan penjaringan bagi calon PNS baru. Sebuah ‘rutinitas’ tahunan yang lumrah sebagai kesempatan bagi para pencari kerja, terutama bagi para sarjana.
Status sebagai pegawai negeri saat ini ramai peminat. Sebab gaji yang lumayan besar dan prestise di tengah masyarakat yang juga lumayan ‘diperhitungkan’. Tak heran kalau kerap kita saksikan, tiap penjaringan CPNS di tiap daerah menarik ribuan para pencari kerja untuk menjajaki nasib dan keberuntungan.
Sekedar menyebut informasi, hingga saat ini, Depag membutuhkan 182 orang CPNS untuk berbagai formasi yang akan disebar di pelbagai wilayah kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Itu berarti peluang besar bagi para pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan yang tersedia itu. Belum lagi pelbagai formasi dan lowongan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
Saking ‘favoritnya’ status sebagai CPNS memunculkan rasio kesempatan kerja (formasi CPNS) dengan jumlah pencari kerja kontras jomplang. Tak jarang, bagi satu lowongan formasi bisa mencapai 500 peminat atau bahkan lebih. Bayangkan! Sebuah perbandingan yang nampak ‘gila’.
Salah satu status yang banyak diminati adalah menjadi guru PNS. Kenyataan itu dapat dikatakan lumrah. Sebab guru kini mendapat tempat terhormat dan gaji yang cukup besar. Berbeda dengan dulu, kini guru seperti anak emas. Di samping gaji dan tunjangan yang naik dibanding masa pra-reformasi, guru juga diuntungkan dengan adanya program sertifikasi. Bagi guru PNS sekarang, tak berlaku lagi lantunan lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals yang mendendangkan ‘kesengsaraan’ dan keterpinggiran posisi guru.
Membludaknya peminat menjadi CPNS utamanya disebabkan oleh sarjana-sarjana yang makin bertebaran di negeri ini. Fakta bahwa angka kelulusan sarjana yang makin tinggi dengan tanpa diimbangi lahan pekerjaan yang memadai. Menjamurnya perguruan tinggi di negeri ini satu sisi menjadi sinyal positif bahwa sebuah masyarakat yang lekat dengan dunia pendidikan dan kemajuan zaman di negeri ini tengah dimulai. Namun di sisi lain menghadirkan persoalan: kesempatan kerja yang makin sempit akibat kesenjangan antara kuantitas para lulusan perguruan tinggi dengan lowongan pekerjaan yang ada.
Regenerasi Tubuh Birokrasi
Abaikan sejenak hiruk-pikuk tes CPNS dengan segala lika-likunya itu! Sebab, bagaimana pun, hal semacam itu telah menjadi kemestian dari sebuah dinamika hidup dan dinamika birokrasi pemerintahan Bangsa ini.
Sesungguhnya apa yang paling mendasar dari CPNS, salah satunya, adalah masalah regenerasi di tubuh birokrasi. Banyaknya pejabat sipil yang telah ‘istirahat’ dan menjalani masa pensiun serta kekurangan tenaga pelayanan publik dalam pelbagai ranah menjadi alasan mendasar penjaringan CPNS dilakukan. Sebagai contoh, 25 orang kepala sekolah di kabupaten Tasikmalaya tengah menjalani proses menuju pensiun (Radar Cirebon, 8 Oktober 2009). Oleh karena itu butuh banyak tenaga dan ‘mesin-mesin’ baru sebagai pengganti. Agar roda birokrasi terus berjalan, bahkan lebih dinamis dan maju.
Tentunya pergantian atau regenerasi semacam itu menjadi sinyalemen positif bagi tumbuhnya model birokrasi yang dinamis dan ‘segar’. Sebab kemandekkan regenerasi dan bertahannya status quo lebih mendekati rigiditas dan terganggunya kedinamisan sebuah organisasi (baca: instansi). Di samping fakta banyak anak-anak muda energik yang siap menggantikan posisi mereka di birokrasi.
Sebuah kabar baru-baru ini menarik perhatian banyak orang, terutama bagi wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beberapa pejabat teras di beberapa instansi di kabupaten Cirebon yang sedianya sampai pada masa pensiun malah diisukan akan diperpanjang masa kerjanya. Sebuah rubrik bagi opini publik dihadirkan di koran Radar guna mengukur kelayakan isu perpanjangan masa jabatan tersebut.
Sebagian besar orang membaca, ‘panasnya’ wacana perpanjangan masa jabatan itu tidak lebih dari kepentingan politik. Dapat dipahami jika wacana itu melahirkan kegeraman banyak pihak, sebab dengan demikian otomatis regenerasi birokrasi terhambat. Sa’durrofik menyebut kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut sebagai salah satu bentuk pendzaliman terhadap para pejabat yang berada di bawahnya (Radar Cirebon, 8 Oktober 2009).
Yang mendasar dari ‘kasus’ itu adalah peran vital adanya regenerasi bagi perbaikan dan kesehatan birokrasi. Tanpa regenerasi yang baik, sebuah organisasi atau instansi akan cenderung rigid, mandek dan merupakan bentuk ‘kerajaan status quo’.
Tes CPNS dan regenerasi di tubuh birokrasi menemukan kaitan benang merahnya pada perbaikan pelayanan dan kinerja organisasi atau instansi pemerintahan. Penjaringan CPNS adalah sebuah usaha penyegaran birokrasi dan menghindari status quo dalam pemerintahan.
Ala kulli hal, apresiasi positif para sarjana mencari peruntungan dalam tes CPNS dapat pula dipandang sebagai sebuah usaha regenerasi yang patut dihargai. Sebab bagi mereka itu, jabatan atau posisi dalam birokrasi yang kosong atau yang sudah saatnya diganti adalah hak yang harus dihormati, dijaga, dan dijunjung tinggi. Jangan sampai hak-hak itu dilanggar dan dijarah hanya karena melulu mendahulukan kepentingan politik dan kepentingan golongan

Meratapi Nasib “Pahlawan Devisa Negara”

2009-11-18T21:54:00.000-08:00

Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita penganiayaan yang berujung kematian pada seorang TKW asal Jember. Muka dan tubuhnya remuk-lebam akibat penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Sebuah tragedi yang sungguh memilukan dan menarik simpati segenap Bangsa ini.
Tenaga kerja Indonesia (TKI) punya jasa besar meningkatkan devisa negara. Mereka dielu-elukan sebagai pahlawan devisa negara sebab jasanya itu. Sebab faktanya, pendapatan devisa diperoleh dari sektor tenaga kerja luar negeri.
Berkebalikan dengan itu, nasib TKW diujung tanduk. Perlindungan keselamatan dan hak-hak mereka terancam. Selama ini, perundang-undangan yang mengatur itu belum sepenuhnya mampu memproteksi segala tindak kekerasan terhadap TKW. Kalaupun telah ada perundangan yang selama ini dipakai, nyatanya kurang maksimal dijalankan. Akibatnya, berita kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak para TKI masih sering memenuhi ruang dengar publik.
Masih lekat dalam ingatan bagaimana kondisi Hajar, seorang TKW asal Garut di negeri Jiran, lebam-remuk sebab penyiksaan sang majikan. Sampai-sampai kegetiran itu mengusik presiden turut campur menginstruksikan kedutaan Indonesia untuk mengusut tuntas kejahatan itu (Pikiran Rakyat, 15 Juni 2009). Itu sebagian realitas saja. Masih banyak tragedi yang juga terjadi kepada para TKW kita di tempat lain. Belum lagi masalah TKW selesai, masalah human trafficking (perdagangan manusia) mengemuka. 58 WNI berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke Indonesia oleh KBRI Malaysia. Ironisnya, 58 orang korban itu semuanya adalah kaum perempuan (Radar Cirebon, 27 Oktober 2009).
Memang, TKI di luar negeri didominasi oleh perempuan. Kebanyakan dari perempuan bekerja sebagai pegawai rumah tangga (PRT) dan sebagian kecil sebagai buruh pabrik. Rendahnya tingkat pendidikan TKW bisa jadi menjadi salah satu alasan maraknya pelecehan dan tindak kekerasan terhadap mereka itu.
Problem kekerasan terhadap TKW kita di luar Negeri menjadi fenomena yang menggurita dan tak kunjung usai. Ribuan TKW tiap tahun dikirim ke pelbagai negara, di saat itu pula selalu muncul persoalan kekerasan, pelecehan, atau perampasan hak-hak mereka. Kalau sudah begitu, seringkali kita hanya bisa meratapi nasib saudara-saudara kita itu.
Setidaknya ada tiga hal pokok mengapa nasib TKW di luar negeri tak kunjung membaik dan selalu menjadi korban tindak kekerasan. Pertama, TKW yang berangkat ke luar negeri mayoritas berpendidikan dan skill rendah. Keberangkatan mereka banyak yang melulu dilatari oleh kenekatan bukan kapasitas dan kecakapan skill mereka. Akibatnya majikan atau perusahaan cenderung meremehkan keberadaan mereka. Pada saat itulah tindak kekerasan atas mereka mudah sekali terjadi.
Kedua, banyak TKW ilegal. Akibat pikiran nekat, banyak calon TKW asal-asalan menggunakan jasa pengiriman tenaga kerja. Kadang instansi ilegal yang hanya mengeruk keuntungan dan sama sekali tidak memperhatikan keselamatan klien. Karena proses pengurusan yang ilegal, ilegal pula kemudian keberadaan para TKW di negara tujuan. Tak jarang mereka menjadi korban perdagangan manusia. Akibatnya, nasib keselamatan mereka terkatung-katung.
Ketiga, perundang-undangan yang mengatur TKI/TKW belum komplit dan pelaksanaannya di lapangan terkesan tidak tegas. Kasus penganiayaan TKW kita di Arab beberapa bulan lalu menguak fakta kendurnya (instansi) pemerintah dalam mengurusi TKW.
Dua sebab yang terakhir mengerucut pada tuntutan kesungguhan pemerintah dalam mengurusi para pahlawan devisa itu. Maraknya perdagangan manusia, instansi atau organisasi ilegal penyalur tenaga kerja ke luar negeri, dan terkatung-katungnya penegakan keadilan atas pelaku kekerasan dan pelecehan TKW, salah satunya, bersumber dari ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapinya.
Cukuplah kasus penganiayaan TKW asal Jember itu. Cukuplah berita dipulangkannya 58 TKW korban trafficking itu dan tak usah terulang kembali. Tinggal pemerintah segera tegas mengurusinya, membuat perundang-undangannya, dan melaksanakan perundang-undangan itu di lapangan.
Di samping itu, butuh adanya penyadaran dari pelbagai elemen masyarakat bahwa menjadi TKW/TKI tanpa skill mumpuni bukan solusi hidup yang tepat. Alih-alih mujur dan “emas” yang didapat, kebuntungan dan nasib sial penyiksaan yang didapat.
Adanya sinergisitas antara usaha penyadaran oleh masyarakat dengan keseriusan serta ketegasan pemerintah menyikapi pelbagai persoalan yang menyelimuti nasib TKW adalah merupakan titik terang bagi perbaikan nasib para pahlawan devisa kita di negeri orang.

Rindu Semusim

2009-09-08T22:08:00.000-07:00

Jarum Jam bergerak cepat mencari nasibnya sendiri.
Sementara manusia sibuk memaknai namanya yang lupa.

Ada gumpalan tetakdir yang tak dimengerti tentang cinta.
Meningkahi insyaf yang rapuh.

kadang,
Rindu mengulum surga di dadaku,
melafalkan cinta tanpa batas.
Namun itu cinta sesaat, Rindu yang semusim.
Sejarak jarum jam.

07 September 2009

Rehat...

2009-07-27T22:03:00.001-07:00

Beberapa Bulan ini saya tidak bisa konsisten menulis. Di rumah saya, internet begitu mahal. ditambah lagi transport yang lumayan jauh. ya..begitulah.doakan, semoga secepatnya saya bisa bangkit dan melawan keterbatasan-keterbatasan itu untuk terus berkarya dan menyumbangkan pikira, unek-unek, dan gagasan. makasih telah membaca blog saya.

Mengutuk Malpraktik Korupsi (Dari Reformasi Paradigma Menuju Aksi)

2009-04-14T08:19:00.002-07:00

Pendahuluan

Di samping kemiskinan dan bobroknya pendidikan, Salah satu problem besar bangsa saat ini adalah akutnya praktek korupsi. Perjalanan orde reformasi yang sebelumnya diramalkan akan mampu mengantarkan bangsa pada situasi yang lebih baik ternyata tidak bisa sepenuhnya dikatakan berhasil—kalau malah justru dikatakan gagal. Tuntutan reformasi terhadap pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hanya berakhir pada level wacana atau paling banter didengungkan dalam setiap demonstrasi anti korupsi. Korupsi telah menjadi semacam virus akut yang tak satu antivirus pun bisa memberantasnya sampai tuntas.

Data Transparency International Indonesia (TII) tahun 2001 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 negara terkorup di dunia. Lebih parah lagi, PERC di tahun yang sama menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-2 sedunia.

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan. Miliaran bahkan triliunan uang rakyat amblas ke kantong pribadi para koruptor. Karena itu Korupsi tak boleh hanya dilihat sebagai pencurian biasa, lantaran uang yang dicuri adalah uang milik jutaan rakyat yang sebenarnya paling berhak atas uang itu.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, uang bangsa kita telah dirampok oleh para koruptor sedikitnya US$ 40 miliar.[1] Saking akutnya korupsi di negeri ini, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu Negara terkorup di dunia. Sungguh prestasi yang memalukan!

Anehnya, lembaga atau institusi yang memiliki tanggung jawab memberantas korupsi di negeri ini yaitu peradilan malah dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh institusi terkorup. Hal itu dibuktikan dengan data dari Transparency International Indonesia (TII) yang memaparkan bahwa lembaga peradilan ternyata memiliki inisiatif tertinggi dalam melakukan transaksi suap menyuap (beribery), bahkan sampai pada tingkat yang paling tinggi, 100%. Lebih dari empat dari sepuluh keluarga yang menuntut keadilan terpaksa harus melalui jalan belakang (suap)[2].

Dari sudut pandang ekonomi, korupsi telah berhasil menghambat laju ekonomi bangsa ini. Krisis moneter yang selama ini dijadikan alasan mandeknya laju ekonomi hanya sebagai kambing hitam dari tumpukan penyebab sebenarnya—termasuk salah satunya adalah korupsi. Korupsi telah menyebabkan lemahnya perlindungan atas hak milik dan misalokasi sumber daya ekonomi lantaran, melalui kekuasaan, para birokrat dengan leluasa mengeruk uang rakyat dan menyimpannya di kantong dan saku pribadi.[3]

Realitas yang seperti ini mengindikasikan nihilnya political will pemerintah untuk membumihanguskan korupsi. Kerapkali ada indikasi beberapa kasus korupsi diselesaikan secara “kekeluargaan” para elite politisi adalah bukti kendurnya kemauan penguasa untuk memberantas korupsi. Seperti yang dikatakan Taufik Al-Mubarok, mengapa pemerintah seolah tak berupaya keras memberantas korupsi, karena ternyata tak jarang mereka sendiri terjerat pada lingkaran sistem terjadinya praktek korupsi.[4]

Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan. Dengan sumber daya alam yang kaya, Indonesia tak mampu menghidupi dapur sendiri dari sumber daya itu dan masih mengandalkan utang luar negeri. Di samping karena inefisiensi penggunaan dana negara sebab pejabatnya bermental korup dan poject oriented, kemiskinan yang tampak saat ini disebabkan karena kekayaan yang berlimpah itu hanya digerogoti oleh para koruptor, para elite ekonomi dan elite politik yang bermain mata dengan para pembesar kapitalisme kelas internasional yang tidak bertanggung jawab[5].

Berbagai cara dilakukan: Hukum diperketat, wacana dan demo anti korupsi tak pernah henti digulirkan, satu-dua koruptor dijebloskan—meski masih terkesan kurang serius. Kenyataannya, korupsi tetap jalan dan tetap menjadi mata pencaharian favorit sebagian kalangan birokrasi dan para elite politik busuk negeri ini.

Agama, sebagai gawang terakhir dari negeri yang—katanya-- “Berketuhanan Yang Maha Esa” seolah tak memiliki taring lagi ketika berhadapan dengan korupsi. Islam, dalam hal ini, seolah hanya sekedar symbol dan tak bisa memberi dampak positif ke arah pemberantasan perilaku korupsi. Para koruptor tetap saja merasa enjoy dan damai melakukan ibadah haji atau umrah dengan uang hasil korupsinya sembari tidak merasa menyesal sedikit pun dengan tindakan korupsinya. Kalau perlu mereka mempertahankan pekerjaan itu yang nantinya, sebagian dari harta curiannya itu, bisa di sumbangkan ke panti asuhan, masjid, mushalla, atau pesantren sebagai penebus dosa korupsinya itu. Ironis.

Berbagai pendekatan Islam terhadap pemberantasan korupsi sepertinya tidak membuahkan hasil yang jelas. Para agamawan, ulama, dan santri tak henti-henti mewacanakan pemberantasan korupsi dengan berbagai pendekatan keagamaan sekaligus menghadirkan solusinya. Tetapi hal itu pada akhirnya hanya berujung di selembar surat kabar atau majalah dan terpenjara pada perdebatan teori serta analisis masalah korupsi. Sementara aplikasi teori pemberantasan korupsi yang bergerak pada wilayah riil malah terlupakan. Dengan demikian, sepertinya segala pendekatan Islam terhadap korupsi adalah sebuah kesia-siaan saja.

Lalu apa yang mesti dilakukan? apa ada yang keliru dengan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam? atau Cuma persoalan pembumian sekaligus internalisasi nilai-nilai keIslaman saja yang kendur? Persoalan yang menggurita di kalangan muslim dalam tujuan memberantas korupsi jangan sampai menyurutkan tekad untuk berhenti berjihad melawan korupsi. Karena itu tulisan ini sebisa mungkin menggagas hal yang baru atau, tanpa merasa malu, merangkum ceceran gagasan-gagasan terkait dengan pemberantasan korupsi. Sebuah gagasan, ide, atau cara apapun untuk membumihanguskan korupsi selama masih dianggap realitis dan bisa dicoba, tak ada salahnya untuk terus dikembangkan sembari tak henti mempraktekkannya dalam realitas.

Tulisan ini selanjutnya akan terkonsentrasi pada ketiga pertanyataan di atas sekaligus menggali lebih dalam nilai-nilai Islam yang darinya korupsi bias dibaca penyebabnya. Pada gilirannya nanti akan ditemukan solusi yang tepat dan betul-betul bisa direalisasikan di lapangan dan tidak hanya menjadi sebatas wacana.

Korupsi: Pengertian Dan Penyebabnya Dalam Kacamata Islam.

Sebelum menelisik lebih dalam lagi korupsi, penegasan pandangan Islam terkait dengan term dan pengertian korupsi tentunya layak dikedepankan untuk dibahas. Setidaknya akan ditemukan gambaran jelas tentang korupsi dan penyebab yang melatarinya melalui sudut pandang Islam.

Dengan menggunakan qiyas, Korupsi adalah kata lain dari mencuri. Mengenai dosa mencuri beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa kecil karena menurut mereka dosa besar adalah musyrik. Ada juga yang mengatakan dosa besar ketika akibat dari pencurian itu mendzalimi banyak orang dan menghadirkan kerugian besar-basaran. Menurut Al-Ghazali, Imam Haramain dan al-Razi, besar kecilnya dosa tergantung pada akibat yang ditimbulkannya sekaligus diukur dari pengkhianatannya terhadap ajaran Islam[6].

Korupsi dalam hal ini tentu lebih tepat dikatakan sebagai dosa besar karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya pada perseorangan tetapi umat secara kolektif. Uang rakyat adalah amanat yang harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pengkhianatan akan amanah ini dengan mengorupsinya merupakan bentuk lain dari mendzalimi umat. Kedzaliman, dalam bentuk apapun, apalagi menyangkut umat adalah dosa besar.[7]

Memahami Transformasi Korupsi

Persoalannya, praktek korupsi ternyata tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal diri manusia seperti yang dipaparkan tadi, tetapi juga faktor eksternal yang meliputi sistem dan “kultur”. Pramoedya Ananta Toer, dalam novelnya, membahasakan peningkatan itu dengan transformasi korupsi dari penyakit yang sifatnya personal individual ke arah kolektif-struktural.[8] Korupsi sedemikian mengguritanya menjadi problem sosial politik yang rumit dan berakar kuat pada sistem. Kini, korupsi sebanding dengan kejahatan rapih sistemik dan terorganisir (white collar crime). Meski sampai saat ini, belum ada jejaring para koruptor yang berhasil dikuak lantaran kerumitan dan kerapihan praktek tersebut. Biasanya para koruptor berjamaah ini memiliki jaringan yang kuat di kalangan atas dan bawah.

Secara spesifik setidaknya ada beberapa sebab terjadinya tindak korupsi. Sepertinya, (1) sistem yang mendunia saat ini telah membentuk—sengaja atau tidak—keadaan yang kondusif bagi maraknya korupsi. Sistem kapitalis dengan politik dagang sapinya menimbulkan maraknya jual beli politik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Karena demikian, kekuasaan atau jabatan publik yang tengah disandang dijadikan kesempatan untuk membeli sapi demi kelanggengan kekuasaan. Tentunya, bila perlu—dan memang perlu—melakukan korupsi sebagai modal membeli sapi.

Disamping itu, faktor internal dalam diri koruptor juga sangat berperan penting. Para birokrat yang duduk dalam jabatan-jabatan publik tak lagi berfikir bagaimana melayani rakyat dan mengabdikan diri demi kepentingan bangsa. Justru sebaliknya, mereka berpikir bagaimana memperbesar perut dan kantong mereka sendiri. Bahwa masing-masing personal pengemban tugas melayani rakyat tidak amanah menjalankan tanggungjawabnya. Justru malah menyelewengkannya demi kepentingan pribadi. Ini tentunya menjadi analisis internal pribadi yang menyangkut keimanan, ketakwaan dan moralitas seseorang sebagai manusia. Akibatnya, sebagus apapun hukum dibuat dan dilengkapi demi untuk menjerat dan menghimpit tikus berdasi putih tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan—kalau malah tidak ada gunanya—dan terkesan sangat tidak efektif. Sejak reformasi saja, telah keluar 2 TAP MPR, lima UU ditetapkan, lima PP dikeluarkan, satu Kepres dan satu Inpres telah ditandatangani. Namun, korupsi tetap jalan. Bahkan ada kesan bahwa UU yang ada justru untuk melindungi para koruptor.

Analisis terakhir, Ada semacam jejaring para koruptor yang tersusun rapi dan sistemik. Maksudnya, korupsi secara langsung atau tidak langsung, kultural baik struktural, seolah “diajarkan” dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kata pengajaran tarekat ini dipahami dari budaya birokrat yang sudah begitu akut dan sulit untuk dirombak. Ironisnya, sebagian besar masyarakat kadang memaklumi kenyataan itu sembari terus mempersubur praktek korupsi. Misalnya saja, masyarakat sudah merasa lumrah ketika dimintai sumbangan oleh pejabat untuk pelayanan publik yang dikehendaki. Padahal pelayanan publik adalah hak mereka tanpa harus membayar apapun. Karena pejabat publik telah digaji oleh negara.

Anehnya, masyarakat dengan mudah menyanjung dan memuji para koruptor ketika mereka telah menyumbang dana ke masjid, mushalla, atau pesantren. Malah mereka disebut-sebut sebagai dermawan. Darmaningtyas menganggap kebiasaan yang seperti ini sebagai biang keladi dari korupsi. Karena dengan sumbangan—dan atau apapun namanya—para pejabat sangat mungkin melakukan korupsi untuk “mengganti” kerugiaannya (yang diberikan sebagai sumbangan kepada masyarkat) itu[9]. Begitu njelimet-nya persoalan korupsi di negeri ini.

Solusinya, harus ada pisau, gergaji, atau bom yang mampu memutus praktek pewarisan ajaran tarekat korupsi tersebut jika ingin bangsa kita selamat dan maju. Setidaknya ada beberapa pilihan ketika dihadapkan pada pemutusan link setan itu. Pertama pemotongan generasi dan kedua pembersihan secara total tanpa pandang bulu.

Barangkali solusi pertama bisa dianggap terlalu radikal dan utopis. Di samping pertimbangan bahwa generasi baru para birokrat juga tidak menjamin akan bersih dari tindak korupsi. Maka paling tidak cara yang kedua yaitu dengan pembersihan secara total semua koruptor—bila perlu semua birokrat yang terindikasi korupsi. Efektif atau tidaknya cara itu sebenarnya tergantung pada kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi. Setidaknya cara khalifah Umar Bin Abdul Aziz pada masanya telah berhasil memberantas praktek KKN yang terjadi pada masa kekahlifahan sebelumnya. Dengan ketegasannya, umar bin abdul aziz mampu menciptakan sistem kekhalifahan yang bersih dari praktek korupsi. Umar tidak segan-segan melakukan perombakan besar-besaran pada birokrasi dan sistem waktu yang dinilai korup. Imam as-Suyuhi memberikan ilustrasi ketegasan umar dengan menarik:

Al-Laits berkata, “Tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia mulai melakukan perbaikan dari kalangan keluarga dan familinya serta membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkaran mereka. Kepada istrinya Khalfah Umar mengatakan, ‘Pilihlah olehmu, engkau mengembalikan harta perhiasan ini ke Baitul Mal atau izinkan aku meninggalkanmu untuk selamanya.”[10]

Pemaparan singkat dan dangkal dengan pendekatan Islam yang apa adanya tentu tidak cukup untuk menguak tuntas praktek kejahatan korupsi. Butuh paradigma dan tafsir baru korupsi. Dengan begitu, disamping mampu memberi pemahaman utuh terhadap tindakan korupsi, juga mampu menggali solusi dari sudut pandang Islam yang lebih revolusioner dan mampu dilaksanakan untuk memberantas korupsi.

Pada dasarnya, wilayah garapan agama adalah persoalan nilai dan norma. Itupun jika sepakat bahwa, secara mendasar, Islam adalah sebuah nilai bukan syariat yang baku. Dengan tanpa ingin mengaburkan makna Islam, saya memahami Islam secara esoterik dan tidak terjebak pada formalisme serta sisi eksoteriknya saja.

Akan tetapi, Meskipun nantinya pembahasan akan lebih banyak bergerak pada wilayah nilai, norma yang tentunya digali dari sumber pokok Islam dengan pendekatan tafsir yang beragam, pembahasan ini juga mencakup peran Islam pada wilayah riil yang tampak—“hardware”—dari sebuah sistem masyarakat muslim. Ini terkait dengan semangat Islam yang revolusioner yang niscaya mengejawantah dalam persoalan-persoalan riil konteks kekinian. Pendeknya, persoalan korupsi disini tidak hanya dititiktekankan pada kekeliruan memahami ajaran dan menyerap nilai Islam semata tetapi juga pada bagaimana memberantas korupsi dengan cara-cara riil yang dilakukan secara berjamaah.

Pendekatan agama dalam membaca korupsi tentunya berada pada wilayah normatif. Lebih dalam lagi bisa diletakkan pada wilayah substansial ketika kita sepakat bahwa Islam bukan syariat tetapi nilai. Jika demikian, persoalan korupsi akan dibongkar dalam lingkaran nilai yang normative sekaligus substansial. Tentunya solusinya juga bukan berupa bentuk kongkrit seperti yang hukum pidana sediakan. Tetapi lebih pada hukuman normatif ketuhanan sekaligus kemasyarakatan, sebagai pengkhianatan nilai dan dehumanisasi kemanusiaan secara menyeluruh sebagai bentuk lain dari kejahatan paling mengerikan abad ini.

Meski demikian, Islam berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan, dalam hal ini korupsi, dari segala dimensi. Di samping tinjauan nilai yang normative-substansial yang lebih menitiktekankan pada eksistensi individu serta pertanggungjawabannya secara pribadi, juga mengontrol system dan struktur social. Karena pada kenyataanya, korupsi tidak hanya menjadi kejahatan seorang individu lantaran kekurangtaatannya pada agama, tetapi juga tercipta oleh system yang “mengajarinya” demikian, bahkan secara turun temurun.

Persoalannya, selama ini Islam hanya menyoroti korupsi pada level wacana saja. Yang bisa dilakukan Islam tak lebih dari batas berkoar-koar bahwa korupsi itu haram dan semacamnya. Para ulama, tokoh agamawan, dan masyarakat muslim belum bisa menciptakan sistem atau semacam “konsensus” kultural bahwa korupsi merupakan dosa terbesar kaitannya dengan manusia (Hablun Minannas). Dengan seperti itu, diharapkan akan terbentuk sebuah kontrol sosial yang tinggi antar masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.

Para koruptor tentunya memiliki modus operandi yang bermacam-macam ketika melaksanakan aksinya. Tetapi Islam setidaknya memiliki gambaran bahwa segala tindakan pencurian (baca:korupsi) berpangkal pada ketamakan dan hasrat yang berlebihan pada dunia (harta, jabatan atau kekuasaan). Watak dunia memang demikian dalam kacamata agama: senantiasa menggiring pada kenistaan dan kedzaliman. Nabi muhammad seringkali menjelaskan bagaimana dunia, dalam hal ini harta, mampu membutakan mata hati manusia dan menggiring pada perbuatan kejahatan dan kenistaan.[11]

Alqur’an selalu mengingatkan bahwa harta adalah perhiasan sekaligus bisa menjadi fitnah yang acapkali bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan.[12] Lantaran sifat dasar dunia (harta atau uang) yang demikian maka kecelakaan nyata bagi manusia yang menghamba pada harta.[13]

Apalagi sistem kapitalis telah menciptakan jejaring korupsi dengan politik dagang sapi-nya. Power tends to corrupt rasanya menjadi kata-kata yang sangat terasa kebenarannya. Seseorang yang menduduki kursi kekuasaan akan cenderung mempertahankan kekuasaannya atau bahkan meningkatkan kedudukannya. Kecenderungan nafsu manusia yang demikian memaksa pada tingkat menggunakan segala cara, termasuk membeli “sapi politik” dengan uang rakyat yang dicuri dengan menggunakan jabatannya. Seperti kasus yang saya tulis di harian nasional bisa dijadikan sebagai contoh. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan Dan Perikanan, terbukti korupsi sekaligus membagi-bagikan uang hasil korupsinya itu untuk melanggengkan kedudukannya (dividen politik). Analisis bahkan sampai pada kesimpulan, korupsi tidak lagi hanya melibatkan person-person yang terpisah, tetapi merupakan praktek pencurian berjamaah yang akut.[14]

Korupsi bisa dipahami sebagai ekspresi gila harta dan kesenangan tanpa mau bersusah payah bekerja. Mencuri harta rakyat jelas tindakan keliru sebagai ekses kegilaan tersebut. Para koruptor adalah para hamba harta dan gila untuk mempertahankan kesenangannya hidup materialis dan glamour dengan cara korupsi. Dengan korupsi, koruptor tidak harus bersusah payah mengeluarkan modal untuk mengeruk sebanyak mungkin keuntungan materi. Itu sebabnya, korupsi lebih menjijikan dibanding judi sekalipun.

Yang paling menyakitkan rakyat banyak adalah, jika “kejahatan sosial politik ini” diselesaikan secara “politik”. Selama dua periode Pemerintahan, kasus dana BLBI senantiasa diselesaikan secara politik. Dalam majalah GATRA No. 27 thn XIII, 17-23 Mei 2007, Abdurahman Saleh mengungkapkan, semasa Presiden Megawati dikeluarkan surat keterangan lunas bagi para obligor BLBI. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kasus BLBI diselesaikan melalui skema “master settlement and acquisition agreement” (MSAA).

Menggagas Tafsir Radikal Atas Korupsi

Islam sepantasnya menghukumi koruptor sebagai pengkhianat agama yang layak dihukum seberat-beratnya. Setidaknya pendapat Asghar Ali Engineer sangat kontekstual mengingat kerusakan yang ditimbulkan tindakan korupsi. Asghar mengukur keimanan dan kekafiran seseorang dari sejauhmana mampu menyumbang pada kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Iman atau percaya saja pada Allah tanpa berjuan menegakkan keadilan dan melawan kedzaliman serta penindasan, apalagi kalau justru mendukung sistem dan struktur yang korup, seseorang itu masih tergolong kafir.[15]

Agama semestinya memandang korupsi sebagai tindak kejahatan kemanusiaan bahkan syirik dan termasuk dosa besar yang tak termaafkan. Hal ini didasarkan bahwa manusia adalah Khalifah Allah di bumi. (1) Mengkhianati kepercayaan khalifatullah (baca; rakyat) dan merampok harta milik masyarakat adalah bentuk pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan dalam wajah lain. Ketika orang melakukan korupsi, (2) seolah dia tidak menyadari bahwa tuhan maha melihat dan maha mengetahui. Sampai pada tingkat ini berarti orang tersebut telah sampai pada tingkat ia tidak lagi peduli pada keberadaan Tuhan dan bahkan menafikan kekuasaan dan kemahaan Tuhan. Apa yang demikian tidak termasuk pada tindakan syirik?

Menimbang Hukuman Potong Tangan Bagi Koruptor

Korupsi sama dengan mencuri—jika tidak mau dianggap lebih dari itu. Karenanya, korupsi layak diganjar setimpal dengan kejahatan pencurian. Alqur’an menganjurkan agar pencuri dipotong tangannya.[16] Ulama Hanafiyah adalah golongan yang mematok batasan seberapa besar harta yang dicuri yaitu 10 dirham (setara dengan 27,15 gram).[17] Bahkan, lebih sadis lagi, Abu Hurairah menceritakan hadits: “Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya”(HR. Bukhari Muslim).[18] Dari kacamata hukum ini, seorang koruptor sudah lebih dari layak untuk mendapatkan hukum potong tangan. Karena harta atau uang yang dicuri dari kas negara milik rakyat sudah lebih dari batasan maksimal para ulama Hanafiyah sekalipun.

Persoalannya, apakah dengan memotong tangan si koruptor secara otomatis akan menghentikan tindak korupsinya itu. Rasanya, pemotongan tangan tidak menjamin bahwa korupsi akan membuat kapok para koruptor dan korupsi betul-betul musnah di negeri ini. Apalagi “pencurian modern” itu tidak secara kasat menggunakan tangannya. Tetapi bisa melalui kebijakan, kesepakatan, dan kesepahaman dengan pihak-pihak tertentu. Makanya, memaknai ayat ini (al-Maidah ayat 38) harus didudukkan dalam konteksnya yang tepat.

Quraish Shihab memaknai faqtha’u aidiyahuma dalam arti majazi. Maksudnya, yang perlu dipotong itu bukan tangan koruptor tetapi kemampuannya, kekuasaannya yang disalahgunakan dan semacamnya.[19] Penafisan ini tentunya sejalan dengan realitas pencurian yang bernama korupsi. Praktek korupsi tumbuh subur dilingkungan sekitar kursi-kursi jabatan. Karena modus laten korupsi adalah menyalahgunakan jabatan.

Menangkap koruptor tidak cukup dengan cara seperti menangkap lele atau membunuh ular: pukul dan tangkap kepalanya. Kepala dan ekor sama-sama berbahaya dan harus dihancurkan semuanya. Karena itu, koruptor—kalau perlu termasuk yang terindikasi korupsi--harus dipecat dengan tidak terhormat dari jabatan yang didudukinya. Dengan begitu ia tidak akan mampu lagi melakukan praktek haram tersebut.

Tak cukup dengan itu, para antek-antek yang terindikasi memiliki “hubungan gelap” dengan koruptor itu juga harus dienyahkan dari sistem birokrasi. Karena bagaimana pun, karakteristik korupsi berjamaah hanya bisa dibumihanguskan dengan cara itu: berani menghancurkan tatanan, mengganti orang-orang yang terbukti—atau bila perlu yang terindikasi--dan menggantinya secara total demi perbaikan.

Dari Fiqih Menuju Sanksi Sosial

Penerapan hukum fiqih yang apa adanya dari tafsir “mentah” atas alqur’an hanya akan menmbulkan perdebatan dan konflik lain. Mengingat negara kita adalah negara pancasila, bukan negara Islam. Tetapi paling tidak ada transformasi nilai hukum fiqih menuju sanksi sosial masyarakat. Maksudnya, bagaimana maqasid al-syariah hukum potong tangan bisa tercapai melalui sanksi sosial tanpa harus menerapkan hukum potong tangan. Maqasid al-syariah hukum potong tangan bisa dipahami agar para koruptor jera dan takut untuk melakukan perbuatan terkutuk itu lagi. Dalam hal ini fatwa ulama NU bisa dijadikan gambaran bagaimana mencapai maqasid al-syariah itu. Ulama NU dalam sebuah Munas Alim Ulamanya akhir Juli 2002 mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak usah menshalati jenazah koruptor. Landasannya, seperti yang telah sedikit disinggung di atas, korupsi bisa dikatakan syirik: seolah memandang Allah buta sekaligus menghamba pada selain Dia yaitu menghamba pada uang dan kesenangan semata.

Dekonstruksi Paradigma Masyarakat Terhadap Korupsi Dan Menguatkan Kontrol Sosial

Tentunya untuk mematahkan sistem yang terlanjur korup tidak cukup hanya melalui usaha-usaha hukum positif negara. Di samping hukum negara acapkali ditelikung dan politisir oleh para koruptor itu sendiri karena mereka sendiri yang kadang “menciptakan” hukum itu. Butuh peran seluruh elemen terutama masyarakat untuk memberangusnya. Setidaknya, koruptor merasa jera dengan diasingkan dari kehidupan bermasyarakat dan diberi hukuman sosial yang setimpal.

Sanksi sosial selama ini dirasa cukup efektif untuk membendung ekses negatif budaya. Kontrol sosial mampu mengekang gerak gerik anggota masyarakatnya dengan baik. Itupun selama realitas dan “konsolidasi” sosial masih terbangun secara baik.

Sayangnya, paradigma mengkerangkeng koruptor dengan jalan hukuman sosial sulit untuk diciptakan. Disamping masyarakat masa kini tergiring pada arus individualisme, sepertinya, masyarakat juga terlalu terbiasa menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah dan biasa terjadi di setiap instansi dan birokrasi.

Selama ini masyarakat memahami bahwa korupsi hanya persoalan hukum pidana. Belum terbentuk sebuah pemahaman bahwa korupsi juga masalah rakyat, karena merugikan rakyat. Bagi rakyat, seorang koruptor yang dermawan masih dianggap lebih baik daripada bukan koruptor tapi pelit. Paradigma ini tentu terbangun bukan dengan sendirinya tetapi melalui proses transformasi yang cukup panjang. Mohammad Hatta saja pada tahun 1950-an sudah mengatakan bahwa korupsi waktu itu telah membudaya. Wajar jika saat ini budaya korupsi telah meracuni pikiran dan paradigma masyarakat.[20]

Barangkali pemahaman masyarakat yang demikian berangkat dari ketidaktahuan mereka akan dampak korupsi bagi mereka sendiri. Mereka tidak terlalu mengerti bahwa korupsi lah, salah satunya, yang telah menyengsarakan mereka dan membuat mereka menjadi pembantu di negeri sendiri selama ini. Atau masyarakat hanya tahu bahwa hanya dengan menyuap para abdi rakyat kebutuhan dan kepentingan mereka akan cepat teratasi. Keluguan masyarakat ini yang lalu menjadi ladang empuk dimanfaatkan oleh koruptor yang cerdik untuk mengenyangkan perut mereka sendiri.

Karenanya, mengubah paradigma masyarakat yang kadong mengakar itu ialah kemestian yang tak bisa ditawar-tawar. Perubahan paradigma masyarakat tentu harus melibatkan banyak pihak. Tokoh masyarakat, ulama, agamawan, dan cendikiawan Islam harus getol mengkampanyekan bahwa korupsi adalah sebab penting penderitaan rakyat selama ini. Masyarakat wajib disadarkan akan kenyataan itu sekaligus tanggung jawabnya untuk memberantas korupsi secara bersama-sama.

Teologi Revolusioner: Titik Pijak Mengubah Paradigma

Persoalan paradigma masyarakat (baca: umat) tak lepas dari pemahaman mereka atas agama. Karana itu, mengubah paradigma sama saja berbicara mengubah pemahaman teologis masyarakat atas Islam.

Selama ini mayoritas masyarakat memahami keberagamaan sebatas ritual yang mahdhah saja. Di luar ibadah menyembah Allah, seringkali dipahami sebagai bukan wilayah agama. Tidak ada akibat yang nampak dari model keberagamaan dengan teologi yang pasif ini. Ada dikotomi pemahaman yang keliru di masyarakat yang terlanjur mengakar. Lebih ironisnya, pemahaman yang keliru ini tidak hanya mengakar pada masyarakat awam tetapi juga sebagian ulama atau kyai di negeri ini.

Pada ahli kosmologi menunjukan keunikan manusia, bahwa ada peran ganda yang diemban (double caracter) oleh manusia di dunia ini: sebagai hamba (‘abid) yang harus mengisi kehidupan dengan beribadah pada Allah sekaligus sebagai wakil Allah (khalifatullah fi al-ardl) yang bertanggung jawab atas keadaan dunia.[21] Dengan demikian, manusia niscaya menjalankan kedua tugasnya secara bersamaan. Sejalan dengan itu, teo sentris harus digeser menjadi antropo sentris. Bahwa tanggung jawab mengurusi umat dan menciptakan keadilan di muka bumi merupakan tanggung jawab yang tidak kalah penting daripada sekedar mengabdikan diri dengan beribadah pada Allah. Tak ada gunanya jika beriman (berteologi) hanya sebatas mengesakan Allah. Tanpa diesakan, Allah maha tunggal.[22]

Kesempurnaan iman seseorang tidak hanya terletak pada sejauhmana seseorang taat dan beribadah kepada tuhan, tetapi juga memberikan sumbangsih positif dan mengambil perannya di tengah umat. Teologi revolusioner mengandung pengertian bagaimana keimanan seseorang mampu membakar dirinya untuk berbuat lebih dan memberi manfaat di tengah umat.

Dalam kontek pemberantasan korupsi, bagaimana pemahaman atas agama mampu mengejawantah pada tataran riil dan berujud kesalehan sosial. Seseorang yang berpemahaman demikian tentu tidak akan mengikuti nafsunya untuk melakukan korupsi karena sepenuhnya ia sadar bahwa korupsi sama saja mendustakan agama.

Keberagamaan seseorang terletak pada sejauhmana ia mentransformasikan pemahamannya pada wilayah riil.[23] Sementara sistem sosial bisa dipahami sebagai akumulasi dari harga perilaku dan pemahaman masyarakat akan realitas—dalam hal ini agama. Jika pemahaman umat sudah sampai pada pemahaman utuh atas teologi tadi, teologi revolusioner dengan sendirinya akan menciptakan sistem yang bersih dari tindakan korupsi. Di samping masing-masing mereka mengontrol diri mereka sendiri juga mengontrol realitas di sekitar mereka. Dengan begitu, kesempatan untuk melakukan korupsi paling tidak bisa diminimalisir.

Lebih jauh lagi, pergeseran paradigma tadi (sifting paradigm) yang terkait korupsi(tor) akan mampu menciptakan tatanan sistem yang memiliki kontrol sosial tinggi terhadap kejahatan korupsi tersebut. Berangkat dari pemahaman bahwa korupsi acapkali luput dan lolos dari jerat hukum, masyarakat hendaknya memiliki hukum tersendiri untuk mengganjar korupsi. Tentunya bukan dengan cara-cara radikal dan tidak manusiawi.

Di situlah pemberantasan korupsi perlu melibatkan seluruh kekuatan sosial, terutama ketika partai dan lembaga politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik serta terperangkap dalam perilaku korup secara sistematis dan kultural.

Selanjutnya, kontrol sosial tersebut bisa berfungsi efektif jika elite agama terus-menerus mengembangkan kegiatan keagamaan (ritual dan sosial) yang berfungsi bagi pemberantasan korupsi sekaligus menumbuhkan sikap kritis rakyat dan umat terhadap setiap korupsi. Rakyat dan umat secara keseluruhan harus diajak bersama memberikan sanksi sosial kepada politisi serta pejabat publik yang korup.

Mengubah paradigma masyarakat melalui pembumian teologi revolusioner tadi juga butuh pada model pendidikan anti korupsi. Maksudnya, bukan sebatas memasukkan pelajaran tentang bahaya korupsi pada kurikulum pendidikan, tetapi lebih dari itu butuh pembiasaan dan internalisasi watak dan karakter yang bersih melalui berbagai pendekatan. Sebuah model pendidikan yang mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan yang berangkat dari kesadaran keberagamaan. Tentunya yang menjadi tumpuan poin ini adalah bagaimana mendidik generasi bangsa, peserta didik.

Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi ibarat sebuah ajaran tarekat yang diajarkan turun temurun. Bedanya, korupsi diajarkan melalui warisan sistem yang bobrok dan pola mendidik generasi muda, yang tanpa sadar ternyata, kurang tepat.

Sangat wajar ketika Musthafa Bishri “menyalahkan” pendidikan kita lantaran telah menyumbang out put pendidikan berupa koruptor. Menurutnya, bagaimana pun korupnya para pejabat kita, mereka tetap merupakan produk dari pendidikan bangsa kita sendiri.[24]

Berangkat dari kenyataan itu, pemberantasan korupsi juga harus digalakkan dalam ranah pendidikan. Menyelesaikan persoalan korupsi dari aspek hukum saja adalah suatu langkah yang kurang efektif karena pasti tidak akan memperoleh penyelesaian yang maksimal, seperti yang diharapkan semula. Upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara komprehensif di segala bidang dan dengan berbagai pendekatan, termasuk melalui pendidikan.

Sederhananya, pendidikan anti korupsi adalah membiasakan hidup sederhana dan bersahaja.[25] Seperti yang telah dibahas di atas, perilaku korup berangkat dari pola hidup yang mewah dan glamor. Demi mempertahankan atau meningkatkan pola hidup yang demikian itu, seseorang sangat mungkin dengan nekat melakukan tindakan yang di luar koridor agama dan hukum. Pola hidup sederhana adalah satu-satunya solusi untuk menanggulangi hasrat gila harta yang menjerumuskan orang bertindak korup.

Secara budaya, pola hidup boros dan besar pasak daripada tiang merupakan akar dari perilaku korup itu. Karenanya, hidup sederhana dan apa adanya, sesuai dengan yang dimiliki dan tanpa mengada-ada, menjadi sebuah prinsip yang perlu ditanamkan. Hidup sederhana dan bersahaja dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku yang korup.

Celakanya, pembiasaan hidup sederhana menghadapi tantangan yang besar. Apalagi ketika dihadapkan pada realitas masyarakat yang semakin konsumtif dan doyan bermewah-mewahan. Sudah menjadi lumrah, di kota-kota besar atau bahkan dimana pun, kecenderungan orang pada kebutuhan materi semakin meningkat, dan tanpa sadar, masyarakat digiring untuk mendewakan materi. Sampai pada titik tertentu, materi menjadi ukuran segalanya: kebahagiaan, terutama prestise atau harga diri. Yang terakhir ini sebenarnya yang paling membahayakan.

Kini, apresiasi terhadap seseorang nyaris hanya didasarkan pada materi: berapa mobil yang dimiliki, tinggal di perumahan elite atau kumuh, makanan ala apa yang dikonsumsi, dan semacamnya. Sebentuk kekeliruan mengapresiasi yang telah begitu mengakar di tengah masyarakat kita saat ini.

Semestinya, apresiasi terhadap seseorang tidak didasarkan pada materi. Karena dengan begitu, secara tidak langsung, mendorong seseorang itu untuk melakukan akumulasi kapital sebanyak-banyaknya guna mendapat apresiasi tinggi dari sesamanya, tanpa memperhatikan cara-cara yang seseorang itu lakukan untuk akumulasi kapital itu. Kecenderungan untuk memperoleh pujian “wah” membuat orang sering terlena, sehingga kehilangan kontrol atas dirinya untuk tidak bertindak korup. Dalam hal ini, pujian atas materi ibarat candu yang nikmat untuk diisap terus menerus sampai lupa daratan.

Misalnya saja, kecenderungan anak muda untuk memiliki handphone (HP) bermerk dan terbaru adalah salah satu contoh perilaku yang mengarah kesana. Tindakan dan pola pikir yang demikian tentu tidak rasional. Seorang anak muda, demi mendapatkan prestise dari orang terdekat, teman-temannya, dan lingkungan pergaulannya, tidak berfikir lagi tentang efektivitas dan efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, pertimbangan prestise itu telah mengorbankan rasionalitas berfikir sekaligus bertindak secara efektif, efisien, dan ekonomis, yang kemudian melahirkan koruptor-koruptor baru di tengah masyarakat.

Pesantren: Dari Stagnasi Teologi Ke Ideologi Anti Korupsi

Bicara pendidikan tentu tak bisa lepas dari institusi yang bernama pesantren. Realitas saat ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kwantitas yang tidak sedikit.[26] Dengan jumlah banyak itu, sepantasnya, eksistensi pesantren memiliki peran strategis dalam memupuk potensi generasi untuk menciptakan out put yang mumpuni dan berakhlaqul karimah.

Tanggung jawab moral pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam memberantas korupsi tentu harus dikongkritkan melalui, salah satunya, perbaikan sistem pendidikan pesantren itu sendiri. Karena bagaimanapun, pesantren, sebagai lembaga yang konsen pada pembentukan karakter dan moralitas, punya tanggung jawab untuk bagaimana mencetak kader ulama yang, dalam konteks ini, tidak korup.[27]

Sebagai lembaga yang berbasis Islam dimana moralitas menjadi substansi dan sangat dijunjung tinggi, pesantren hendaknya serius membaca persoalan korupsi secara kritis dengan menganggap persoalan korupsi sebagai penyakit sosial yang membahayakan. Kesadaran semacam itu merupakan keniscayaan dan harus menjadi titik fokus pendidikan pesantren.

Bentuk pendidikan yang didasarkan pada cita-cita keadilan sosial dan perlawanan terhadap segala tindak kedzaliman, termasuk budaya korup. Model pendidikan anti korupsi di pesantren bisa dimulai dari perbaikan kurikulum materi-materi keagamaan (moral) yang lebih menitikberatkan pada moralitas bersih dan tidak korup. Di samping itu, konsep-konsep keagamaan menyangkut moralitas itu di landing-kan dalam perilaku santri sehari-hari. Dengan demikian, teologi yang diajarkan di pesantren tidak hanya sebatas teori tetapi berujud pada ideologi anti korupsi yang selanjutnya diberikan ruang luas untuk diterjemahkan secara praksis dalam kehidupan nyata. Misalnya saja, konsep zuhd oleh karena menginginkan kemantapan bertauhid pada Allah terejawantah dalam kesederhanaan.

Pada taraf tertentu, pesantren dapat dijadikan sebagai model sistem yang bersih dari tindakan korup. Paling tidak, semangat pendidikan berbasis kesederhanaan bisa dijadikan tamsil bagaimana semestinya memulai pola hidup sederhana.

Ikhtitâm: Istiqamah Berjihad Melawan Korupsi

Memberantas korupsi, karenanya, tidak hanya di catat sebagai amal baik, tetapi lebih dari itu, perbuatan yang demikian termasuk jihad. Korupsi adalah bentuk kedzaliman nyata dan menyengsarakan jutaan umat. Maka memeranginya, tentu menjadi bentuk keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Memberantas korupsi dari berbagai pendekatan harus terus diupayakan. Islam, di samping konsentrasi memperbaiki internal diri seorang muslim melalui perbaikan akhlak dan peningkatan moralitas, juga istiqamah memperbaiki tatanan sosial masyarakat yang sudah terlanjur korup.

Saat ini, butuh sebuah sistem umat yang konsisten menjaga kebersihan sistem itu dari perilaku korup. Maka perubahan paradigma masyarakat atas segala persoalan yang menyangkut korupsi dan pendidikan anti korupsi—baik di sekolah umum maupun di pesantren—harus terus diupayakan. Karena, satu-satunya solusi untuk—paling tidak—meminimalisir tindakan korupsi adalah dengan cara yang demikian itu.

Pilihan-pilihan tafsir atas korupsi dan sanksinya serta solusi sistemik untuk menangkal sekaligus membumihanguskan korupsi harus dipahami dalam kacamata kemadharatan yang ditimbulkan korupsi itu. Tanpa itu, para koruptor tak akan jera dan akan terus beroperasi mengeruk uang rakyat.

Akumulasi dari segala upaya memberangus tindak korupsi, salah satunya, melalui perbaikan kultur sosial budaya dari perilaku korup adalah terciptanya masyarakat yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Wallahua’lam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Fattah Thabbarah, Afif, 1980, “Dosa Dalam Pandangan Islam”, dalam Dr. Yahya Jaya, MA, Peranan Taubat Dan Maaf Dalam Kesehatan Mental, (Jakarta, RUHAMA)

Al-Ghazali, Imam, Ihya ‘Ulumuddin juz 4

Ananta Toer, Pramoedya, 2004, Korupsi, (Jakarta, Hasta Mitra)

As Suyuthi, Imam, Tarikh al-Khulafa’

As-Syakir, Utsman Bin Hasan Bin Ahmad, Durrah al-Nasihin

Ash-Shiddieqy, Hasby, 1977, Al-Islam I, (Jakarta, Bulan Bintang,)

Azhar Azis, Harry, 2007, Majalah ECPOSE Edisi 25, (Jember, Fakultas Ekonomi UNEJ )

Ali Engineer, Asghar, 2002, Asal Ushul Dan Perkembangan Islam, (Jogjakarta, Insist)

Bishri, Musthafa, 20 mei 2006, Ceramah dalam seminar dengan tema: Menerjemahkan Cita-Cita Sosial Keberagamaan: Upaya Mewujudkan Bangsa Yang Tenteram Dan Bermoral Tinggi, di UNIJA Sumenep

Darmaningtyas, 2004, “Utang, Korupsi, Dan Akses Pendidikan Dasar”, dalam kumpulan tulisan Kompas: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, (Jakarta, Kompas Media Nusantara)

_______________ , 2006, “Hidup Sederhana= Pendidikan Anti Korupsi”, dalam Jurnal Edukasi vol V, (Sumenep, Diknas Sumenep)

Derma Weda, Made, 1996, Kriminologi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)

Effendi, Bishri, 1990, An-Nuqayah: Gerak Transformasi Sosial Di Madura, (Jakarta, P3M)

Ghazali Harahap, Ahmad, 2003, PMII: Pelopor Dan Penggerak Perubahan, (Jakarta, Pustaka Idigo )

Haedari, Amin, 14 Juni 2006, “Mengembalikan Tradisi Intelektual Pesantren”, dalam koran harian nasional Jawa Pos

Hanafi, Hasan, 2004, Islamologi 2: Dari Rasionalisme Ke Empirisme, (Jogjakarta, LKiS)

Syafe’i, Rachmat, 2004, Fiqih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia )

Mushtafa Al-Maraghi, Ahmad, 1993, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang, Toha Putra)

Murata, Sachiko, 1998, The Tao Of Islam, (Bandung, Mizan)

Shihab, M. Quraish, 2006, Tafsir Al-Mishbah Volume III, (Jakarta, Lentera Hati)

Shoub, Hasan, 1997, Islam Dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif Ketuhanan Dan Kemanusiaan,( Surabaya, Risalah Gusti)

Zubairi, A. Dardiri, 15 Maret 2007, makalah dengan judul: “Pendidikan Melawan Korupsi” dalam seminar gerakan anti korupsi di Sumenep.

_______________ , 31 Maret 2002, Media Indonesia

_______________ , 06 Juli 2007, Jawa Pos

_______________ , 13 Juni 2007, Al-Islam, buletin edisi 359,

[1] Media Indonesia, 31 Maret 2002

[2] Buletin Al-Islam Edisi 359, 13 Juni 2007

[3] Harry Azhar Azis, Majalah ECPOSE Edisi 25, Fakultas Ekonomi UNEJ, Jember, 2007, hal. 24

[4] Buletin Al-Islam Edisi 359, 13 Juni 2007

[5] Darmaningtyas dalam kumpulan tulisan Kompas; Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004, hal. 151

[6] Hasby Ash-Shiddieqy, Al-Islam I, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, hal. 425. Lebih jelasnya lihat juga pada Ihya ‘Ulumuddin, Juz 4, hal. 15-16

[7] Afif Abdullah Fattah Thabbarah, Dosa Dalam Pandangan Islam, Bandung, Risalah, 1980, hal 4. dalam buku karangan Dr. Yahya Jaya, MA, Peranan Taubat Dan Maaf Dalam Kesehatan Mental, Yayasan Pendidikan Islam RUMAHA, Jakarta, 1992 hal. 32.

[8] Pramoedya Ananta Toer, Korupsi, Hasta Mitra, Jakarta, 2004. Hal ii.

[9] Darmaningtyas, Hidup Sederhana= Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Edukasi , Diknas Sumenep, 2006, hal.9

[10] Imam As Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, hal. 274

[11] Lihat di Durratunnasihin, hal. 13

[12] QS at-Taghabun: 15 dan QS al-Kahfi: 46. Ketika menggunakan qiyas aulawi, korupsi tentu lebih jahat dibanding riba. Padahal, bagi seseorang yang melakukan riba saja, Allah telah demikian murka dan menantang mereka secara berhadap-hadapan dengan Allah dan Rasul-nya. (tidak bisa berdiri di hari kiamat lantaran perut yang disesaki barang haram menjijikan: QS. 02: 275; dan allah dan rasulnya menjadi lawan bagi mereka itu: QS. 2: 278-279)

[13] HR. Bukhari dan HR Tirmidzi dalam Fiqih Muamalah, prof. DR. Rachmat Syafe’i, MA, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 26

[14] Jawa Pos, 06 Juli 2007

[15] Asghar Ali Engineer, Asal Ushul Dan Perkembangan Islam, Insist, Jogjakarta, 2002, dalam sinopsis.

[16] QS. Al-Maidah 38

[17] Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 210

[18] Ibid, hal 211

[19] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume III, Lentera Hati, Jakarta, 2006, hal. 94

[20] A. Dardiri Zubairi, S.Pd, makalah berjudul Pendidikan Melawan Korupsi, disampaikan pada seminar mahasiswa gerakan anti korupsi pada 15 Maret 2007

[21] Saciko Murata, The Tao Of Islam, Mizan, Bandung, 1998, hal. 38

[22] Hasan Hanafi, Islamologi 2: Dari Rasionalisme Ke Empirisme, LkiS, Jogjakarta, 2004, hal 7

[23] Hasan Shoub, Islam Dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif Ketuhanan Dan Kemanusiaan, Risalah Gusti, Surabaya, 1997, hal. 136

[24] Musthafa, Bishri, 20 Mei 2006, Ceramah dalam seminar dengan tema: Menerjemahkan Cita-Cita Sosial Keberagamaan: Upaya Mewujudkan Bangsa Yang Tenteram Dan Bermoral Tinggi, di UNIJA Sumenep

[25] Seperti yang telah dicontohkan Nabi—tanpa harus menyebut lebih dulu satu-dua hadits pun. Nabi adalah gambaran manusia sederhana dan apa adanya. Kemiskinan yang dijalani nabi adalah pilihan, bukan “kecelakaan”. Karena nabi merasa cukup dengan kesederhanaan dalam kemiskinannya itu.

[26] Dalam catatan Bishri Effendi, tahun 1990, jumlah pesantren dan madrasah yang ada di madura saja mencapai 2.271, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah umum yang hanya 731. Lebih jelasnya lihat pengantar Bishri Effendi, Annuqayah: Gerak Transformasi Sosial Di Madura, P3M, Jakarta, 1990, hal. VII

[27] Lihat Amin Haedari, artikel “Mengembalikan Tradisi Intelektual Pesantren”, dalam koran harian Jawa Pos, 14 Juni 2006

Remaja dan Krisis Identitas

2009-04-14T08:01:00.000-07:00

Remaja ialah rentang masa antara usia anak-anak dan dewasa, saat seseorang mengembara mencari sebuah identitas diri. Oleh karena itu, kerapkali remaja terombang ambing dalam ketidakjelasan identitas dan kebanyakan dari mereka gamang menghadapi kehidupan.

Proses pencarian jati diri seorang remaja itu juga secara bersamaan dihadapkan pada kenyataan budaya yang kian dekaden akibat ekses negatif dari transformasi multiaspek. Westerniasasi budaya acapkali menggiring remaja pada pola hidup matrealis-hedonis dan sama sekali jauh dari nilai-nilai keagamaan. Wilayah pergulatan yang rentan tersebut tak jarang menjerumuskan remaja pada sisi gelap kehidupan : menjadi pecandu, tukang nongkrong, hingga ujung-ujungnya menjadi sampah masyarakat.

Pentingnya Moralitas Islami

“Syubbân al-yaumi, rijâl al-gadd”: Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kira-kira seperti itulah Islam memandang pemuda (baca: remaja). Betapa pentingnya peran seorang remaja, sampai Islam menempatkannya pada posisi yang begitu mulia. Dengan dasar itulah, kemajuan atau kemunduran sebuah bangsa, terletak di atas pundak remaja. Karena remaja lah yang nantinya akan memimpin bangsa dimasa depan.

Islam begitu respon terhadap remaja. Dan islam memandang bahwa yang pertama kali harus dibangun dalam diri remaja adalah aspek akhlaknya. Sebagaimana orientasi pendidikan Islam secara umum, aspek moralitas atau etika menjadi titik tekan, “mengesampingkan” aspek-aspek lainnya. Konsep islam berangkat dari prinsip bahwa sebuah perilaku yang berdasar pada moralitas-religius, diyakini mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan.

Membangun Identity Foreclosure

Begitupun kaitannya dalam menyikapi remaja. Ketinggian moralitas, pada tingkat tertentu, mampu mengatasi apa yang disebut sebagai krisis identitas (crisis of identity) remaja. Jika moralitas telah mampu tertanam dalam diri seorang remaja, krisis identitas tak akan menjadi sebuah fenomena. Remaja akan menemukan dirinya sebagai berkepribadian, mandiri, disertai kepercayaan diri ketika ia mampu memegang prinsip-prinsip moralitas tersebut. Masa remaja tanpa krisis identitas diri inilah yang kemudian disebut sebagai Identity Foreclosure.

Membangun remaja yang identity foreclosure mutlak dibutuhkan. Hal itu dimulai dengan menanamkan nilai-nilai akhlak dalam diri remaja. Pertama, remaja harus dibimbing agar ia memiliki orientasi hidup yang jelas, tegas dan visioner. Dari itu kemudian idealisme remaja--sebagai ruh dan semangat pembaharuan--relatif terjaga. Idealisme dipandang penting bagi remaja lantaran ditangannya tergenggam masa depan bangsa.

Orientasi hidup yang jelas adalah modal vital dimana dengannya remaja akan mampu mengarungi masa remaja tanpa “dihantui” krisis identitas. Orientasi hidup visioner tentu akan menjadi daya penggerak (Driving Force) bagi remaja dalam menjalani hidupnya. Orientasi hidup tentunya jangan dimaknai sebatas hal-hal yang bersifat material-duniawi, tetapi lebih pada yang bersifat kekal-ukhrawi—sebagaimana yang dianjurkan Islam.

Membangun remaja tidak cukup hanya membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan berbagai kecakapan, karena kecakapan mengerjakan soal ujian tidak selalu berbanding lurus dengan kecakapan menyelesaikan masalah dalam hidup. Oleh karena itu watak dan prinsip dasar yang semestinya tertanam pada diri remaja adalah ketertarikan serta kecintaannya pada ilmu. Karena, bermodal kecintaan pada ilmu itu, dengan sendirinya remaja akan menjadi manusia yang “gila” terhadap ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, kecintaan remaja pada ilmu serta ketinggian moralitas religius, mampu membekali remaja dalam menghadapi sekaligus menyelesaikan persoalan kehidupan.

Nilai-nilai moralitas yang mesti ditanamkan selanjutnya adalah mendorong ia agar memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita diyakini mampu menjadi pendorong sekaligus pembakar semangatnya untuk terus maju menggapai harapannya itu. Akan tetapi, lagi-lagi, cita-cita haruslah yang visioner dan progresif. Artinya, cita-cita yang menerobos batas material ruang dan waktu. Cita-cita atau tujuan hidup yang tidak hanya berhenti pada tujuan mendapat kebahagian dunia, akan tetapi kebahagian akhirat. Keikhlasan, ketulusan, serta pengabdian pada kebenaran--yang menjadi landasan kebahagiaan sejati bisa diraih--hanya ditemukan pada bangunan cita-cita yang berasaskan pada tujuan-tujuan murni dan kekal.

Cita-cita seorang remaja tak boleh cita-cita yang pasif : berhenti pada tujuan-tujuan material yang sementara dan terkesan “absurd” ; belajar yang rajin agar menjadi pintar, kalau sudah besar biar menjadi dokter atau presiden. Cita-cita pasif model inilah yang kemudian cenderung mengurangi kepekaan hati, kecerdasan emosional dan spiritual, serta menumpulkan energi penggerak hidup.

Di mana Posisi Orang Tua?

Dari semua itu, peran orang tua menjadi begitu signifikan. Di tengah kesibukan orang tua yang semakin menyita perhatian, meluangkan waktu bersama anak (baca: remaja) semakin menuntut perencanaan. Bagaimana orang tua peduli dan menemani anaknya menghadapi sekaligus menjalani masa remaja.

Sejatinya, orang tua ibarat embun bagi musafir di padang pasir bagi anak-anaknya. Perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua terhadap anaknya adalah pelita dalam kegelapan. Kasih sayang orang tua yang tulus akan mampu memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif dan berguna. Dengan modal itu, remaja tak akan gamang, Sebaliknya, ia akan selalu berpikir positif dan optimis dalam menghadapi masa depan.

Dongeng Cinta Sang Perawan; Sejarah Hidup Rabi’ah al-‘Adawiyah

2009-04-14T07:38:00.000-07:00

Judul buku : Dongeng Cinta Sang Perawan

(terj. dari First Among Sufis; The Life and Thought

of Rabia al-Adawiyya, the Woman Saint of Basra)

Penulis : Widad el Sakkakini

Penerbit : Diva Press, Jogjakarta,

Cetakan : Pertama; Oktober 2007

Tebal Buku : 187 Halaman

Cinta duniawiyah hanya mengenal tiga macam cinta: cinta harta, cinta takhta, dan cinta wanita. Cinta yang kerapkali menjerumuskan manusia pada penafian eksistensi dan mereduksi kesempurnaannya. Cinta pada Tuhan sebagai kewajiban sebuah pengabdian, acapkali terlupakan. Padahal cinta berasal dari Cinta (C besar) dan cinta manusia seutuhnya bermuara pada Cintanya Dia. Tidak yang lain.

Cinta yang terakhir disebut itu, ternyata pernah menjadi jiwa dan ruh dari seseorang yang namanya diabadikan oleh tinta emas sejarah. Rabi’ah al-Adawiyah. Lahir sebagai anak keempat dari keluarga miskin papa di tengah gejolak kota Basra lebih dari satu seperempat milenium yang lalu. Lahir dan tumbuh di kota “panas” lantaran gejolak politik Umayyah, pemberontakan Khawarij, dan krisis moral, Rabia’ah tetap terawat dalam kesucian yang terbumbui kesengsaraan dan kesusahan.

Saat disebut, namanya begitu menggetarkan dan segera mengingatkan pada tokoh sekaliber Jalaluddin Rumi, al-Busthami, al-Hallaj, Junaid al-Baghdadi, atau al-Ghazali. Tetapi sekali-kali tidak. Rabi’ah tidak seperti mereka, tapi melampaui mereka.

Rabi’ah punya cinta, yang tak seorang pun menandingi kesucian dan ketulusannya. Cinta bukan hanya spirit baginya, tapi ruh yang mengantarkannya menjadi—mengutip al-Attar—“Maria Kedua dan Wanita Tanpa Noda”. Rabi’ah, perempuan, melegenda menjadi sang sufi cinta terbesar sepanjang sejarah.

Tampaknya Rabi’ah telah digiring takdir untuk hanya memiliki cinta. Cinta pada Tuhan, Allah. Tidak yang lain. Betapa tak ada yang mampu memalingkan, apalagi menggantikan, cintanya pada Allah. Meski hidup sebagai hamba sahaya (budak), sebab ia diculik dan dijual pada sang majikan kaya, Rabi’ah tak sehela-nafas pun melepaskan cintanya itu.

‘Isyq (rindu), jazab (gila), dan fana (lebur) melebur hanya pada hubb (cinta) dalam diri Rabi’ah. Cinta tanpa embel-embel. Murni--sekaligus sunyi. Ia tidak menoleransi bentuk pengabdian apa pun pada Tuhan selain dengan cinta. Ia tidak menyisakan sesenti-ruang pun di hatinya untuk diisi selain dengan cinta.

Al-Ghazali barnagkali masih butuh dua sayap untuk terbang menghampiri Tuhan, yaitu khauf (takut) dan raja’ (harap). Sementara Rabi’ah memohon pada Tuhan agar membakarnya dengan api neraka jika pengabdiannya masih dikotori hasrat akan Surga dan ketakutan pada siksa Neraka. Rabi’ah hanya punya cinta dan cukup dengannya bercengkrama berlama-lama dengan Kekasihnya.

Cinta Rabi’ah bukan cinta Romeo-Juliet. Bukan bara cinta yang terasuki hasrat apalagi berahi. Cinta Rabi’ah adalah keikhlasannya berlama-lama bercengkrama dengan Tuhan, siang malam. Cinta Rabi’ah adalah ketulusannya memandang segala sesuatu yang tampak dengan penuh kasih sayang. Karena alam, dunia dan seisinya, adalah sebuah manifestasi dari Sang Kekasih, Tuhan.

Karena itu cinta Rabi’ah membias pada totalitas kasih sayang. Kesempurnaan pengabdiannya pada Tuhan membuat ia mampu memahami dengan utuh realitas dan memperlakukannya sebagaimana mestinya.

Betapa agungnya cinta Rabi’ah, hingga gemanya meresonansi diruang asing modernitas kini. Keagungan cinta yang melegenda menjadi simbol kesejatian dan ketulusan pengabdian. Cinta “Sang Perawan Kedua” benar-benar menguras pena banyak orang untuk menelusuri dan menauladaninya sepanjang sejarah.

“Dongeng Cinta Sang Perawan” adalah judul terjemahan biografis dari karya aslinya: First Among Sufis; The Life and Thought of Rabia al-Adawiyya, the Woman Saint of Basra. Ibu Widad el Sakkakini, penulis buku aslinya, berhasil mendendangkan cinta Rabi’ah secara lebih objektif dan mengesankan. Meski baginya, sebagaimana seorang sejarawan, minimnya data lengkap tentang Rabi’ah mengantarkan Ibu el Sakkakini pada pemahaman bahwa Rabi’ah hadir dalam panggung sejarah antara imajinasi dan kenyataan. Meski demikian, rentetan sejarah yang dirangkai indah dan “berasa” ini menjadi sebuah buku biografi mengagumkan, sebuah kaleidoskop yang sempurna.

Kehadiran Rabi’ah sangat sejuk dan menyegarkan, sebagaimana cinta Rabi’ah pada Tuhan. Di tengah gempuran modernitas yang makin mengikis humanitas dan rasa kasih sayang, Rabi’ah menawarkan kesejukan cinta yang berbeda dibanding cinta dunyawiyah yang kerap menipu.

Cinta Rabi’ah bisa dibilang “alternatif”. Ia menawarkan setetes embun di panas padang pasir. Sebuah perspektif cinta yang—sebenarnya—menjadi sumber dari sejarah panjang percintaan di muka bumi.

Cinta manusia kini terlukai dengan materi. Cinta manusia kini ternodai dengan harta, takhta, dan wanita. Cinta yang tereduksi ke titik nadir keberadaban manusia. Di tengah praktik dehumanisasi, demoralisasi, hedonisasi, dan materialisasi cinta masa kini, Rabi’ah berseru dengan ketulusan dan kemurnian cintanya.

Meski cinta Rabi’ah, tampaknya, akan dianggap aneh oleh kacamata modernitas, merenangi lebih dalam lautan cinta Rabi’ah akan menumbuhkan harapan untuk menghidupkan kembali benih cinta murni, yang selama ini terlupakan, tersisihkan, dan bahkan (di) mati (kan).

2009-02-24T05:04:00.000-08:00

Siapa Berminat?!?
Dijual buku "Kiai Di Tengah Pusaran Politik; Antara Petaka dan Kuasa" seharga Rp. 25.000,- (belum ongkos kirim). Hubungi kami: 081703245172 atau di asep_saefullah_hs@yahoo.co.id

Judul Buku:Kiai Di Tengah Pusaran Politik: Antara Petaka dan Kuasa; Penulis: Ibnu Hajar; Penerbit: IRCiSoD, Jogjakarta; Tahun terbit: Februari 2009;Tebal:163 Halaman

Kabar Kematian Nurani Dunia Pendidikan Kita

2009-02-08T02:59:00.000-08:00

Alkisah, seorang santri—katakanlah Murapi--dibarengi bapaknya mator ke kiai yang tak lain pengasuh pesantren yang ditempatinya itu. Dengan sedikit sungkan, Pak Murapi menghaturkan permohonan maaf pada kiai itu sebab dirinya tak mampu membeli kitab yang akan diajarkan kiai bagi Murapi. Kesulitan ekonomi yang membelit keluarga menyebabkan Pak Murapi tak mampu membeli kitab untuk anaknya itu. Pak Murapi menuturkan ketidakmampuan itu dengan terbata-bata. Bukan karena sedih atau direkayasa, tetapi ia takut kiai marah.

Lumrahnya, dahulu kiai adalah pengajar (baca: pendidik) sekaligus ’penjual’ kitab yang akan diajarkan. Ketakmampuan membeli kitab tentu membuat malu Murapi dan Bapaknya. Ketakmampuan itu juga seolah menunjukkan ketidakseriusan Pak Murapi memondokkan anak semata wayangnya itu. Sementara Murapi tertegun dan tertunduk, khidmat, takdzim, tak bicara sepatah kata pun.

Selesai menyimak penuturan wali santri itu, sang kiai diam, termenung sejenak. Nampak ada cahaya kejujuran dari penuturan Pak Murapi yang ditangkap sang kiai. Tanpa dinyana, Sang Kiai menjawab, Murapi tidak usah membayar uang kitab. Sang Kiai secara cuma-cuma memberikan kitab yang akan diajarkan itu kepada Murapi tanpa sepeser pun meminta bayaran.

***

Cerita di atas adalah fakta yang saya dapat dari seorang guru ngaji di pesantren. Sengaja saya kutip demi menghadirkan nuansa hakekat pendidikan yang selama ini ditradisikan. Pendidikan yang sarat nilai kejujuran, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan tanggungjawab. Saya juga ingin mengatakan bahwa Fakta di atas juga menggambarkan sebuah realitas pendidikan non-komersil yang sejatinya menjadi inti dari berjalannya proses pendidikan.

Bertolak-belakang dengan cerita di atas, realitas pendidikan bangsa kita disesaki dengan praktik ‘jual beli’. Dunia pendidikan laiknya pasar dan anak didik, sebagai generasi penerus bangsa, adalah pangsa pasar empuk. Akibatnya, yang dominan berlaku di sekolah adalah praktik ekonomi. Kalau sudah demikian, si anak miskin haram belajar di sekolah unggulan. Sebab sekolah-sekolah unggulan hanya dapat dinikmati dengan garansi biaya yang melangit dan tak manusiawi. Dunia pendidikan bangsa ini nampak tak lagi punya hati nurani.

Sementara itu, para birokrasi sebagai abdi rakyat nampaknya tak terlalu ambil pusing dengan persoalan itu. Meraka tak serius mengurusi pendidikan. Korupsi, intrik, dan manipulasi adalah term yang juga biasa kita dengar dalam masalah pendidikan. Alih-alih, mereka menjadikan dunia pendidikan sebagai ladang untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan sembari lupa (lebih tepatnya gila) bahwa yang mereka keruk adalah masa depan generasi bangsa, masa depan bangsanya sendiri. Otonomi pendidikan barangkali memberi celah bagi munculnya kreativitas lokal mengelola dunia pendidikan. Tetapi Badan Hukum Pendidikan (BPH) yang baru-baru ini ’diluncurkan’ adalah duri sekaligus benih bagi tumbuhnya praktik jual-beli pendidikan.

Para abdi rakyat sepertinya harus diingatkan lagi bahwa ada 40 juta lebih masyarakat bangsa ini berstatus orang miskin (Jawa Pos, 3 Juli 2007). Bayangkan, berapa anak yang terlantar akibat komersialisasi pendidikan yang—sengaja atau tidak—disuburkan dengan kebijakan, malpraktik birokrasi dan pihak sekolah yang mereka lakukan. Kalau sudah begitu, bagaimana nasib mereka yang tak mampu membayar SPP, iuran sekolah, buku paket dan LKS? Apakah mereka tidak boleh mencicipi sekolah dan tidak boleh pintar? Apakah mereka akan dibiarkan menjadi bodoh dan terbelakang sebagaimana mayoritas orangtua mereka yang miskin hanya gara-gara tidak punya uang?

Anak Dalam Eksploitasi Media

2009-02-08T02:51:00.000-08:00

Hak anak mesti dijaga dengan baik. Janin, bayi, atau anak-anak memiliki hak asasi setara dengan hak orang dewasa. Hormat pada hak anak berarti hormat pada kemanusiaan (Silvano Tomasi CS).

Masivitas transformasi informasi (baca: media) memunculkan dampak serius. Dalam dunia anak, banyak kasus menyiratkan bahwa perilaku bandel, nakal, agresif, bermusuhan, dan perilaku buruk anak yang lain berpangkal pada konsumsi keseharian mereka atas media, terutama (tontonan) televisi. Selain televisi, banyak media serupa yang menjual “berita” yang kemudian “termakan” oleh anak-anak.

Mata anak-anak terlalu sering disuguhi tontonan smack down, horor, sadisme, atau seksual/porno. Tanpa sadar pikiran anak dikuasai “pola pikir” negatif sajian media yang mereka konsumsi tersebut. Sementara daya kritisisme anak-anak lemah. Akibatnya, suguhan media yang tadi disebut “diadopsi” anak nyaris tanpa filter.

Eksploitasi Anak

Apa yang dipaparkan tadi adalah bentuk imperialisme kultural. Kesadaran anak sedemikian rupa dijajah oleh “ideologi” yang disajikan media. Sementara orangtua acap lalai membimbing dan menjelaskan secara lebih utuh menu media tersebut kepada anak-anak. Lengkaplah! Imperialisme kultural kesadaran makin menjadi-jadi. Bahkan pada perkembangan ekstrimnya, imperialisme kultural itu makin parah dengan “melegitimasi” adanya eksploitasi anak.

Anak lalu tak lagi dipandang sebagai “aset” bangsa yang perlu bimbingan atau arahan. Anak malah dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Ekspansi media kemudian mendorong anak untuk latah meminati sajian sensasional dan eksentrik. Sikap latah anak yang demikian itu lalu diterjemahkan media melalui kacamata pasar dan keuntungan finansial. Kegandrungan anak pada tontonan yang merusak dibaca media sebagai pangsa pasar yang menggiurkan.

Pada gilirannya, media justru memperparah kondisi psikologis anak dengan terus menerus mereproduksi sajian yang laris dikonsumsi anak itu. Media tak peduli sajian itu sehat atau tidak untuk anak-anak. Media hanya berpikir bagaimana produksi sajian mereka meraup banyak konsumen, banyak laba. Media—“gadungan”—agresif melakukan ekspansi pada kesadaran anak demi laba dan lupa memikirkan dampak yang diakibatkannya itu.

Kadang masih ada media anak-anak yang secara keseluruhan bersikap tidak “ramah”. Seringkali muncul media yang menawarkan dunia anak-anak dengan maksud eksploitasi seperti yang telah dipaparkan tadi. Katakanlah yang demikian itu semisal komik jepang yang kerap menyelipkan cabul atau sadis dalam alur ceritanya.

Di samping itu, media seringkali sengaja menciptakan ketergantungan pada anak-anak. Nyaris Tidak ada yang secara berani mencerdaskan anak tanpa embel-embel ketergantungan dan ekses negatif yang ditimbulkan kemudian. Lagi-lagi kepentingan kapital atau keuntungan finansial yang berperan dalam hal ini.

Luput Perhatian Orangtua

Parahnya, realitas perilaku media yang demikian luput—mungkin karena ketidaktahuan--dari perhatian orangtua.

Dengan tanpa merasa berdosa, orangtua merasa bangga ketika mampu membelikan anaknya televisi atau, bahkan, akses internet tanpa kontrol lebih lanjut atas penggunaan kedua media itu. Sementara itu, transformasi pendidikan nilai dan pembangunan nalar kritis merangkak lambat. Disamping lemahnya daya sensor anak, membludaknya sajian media sangat menyulitkan anak untuk menyerap segala informasi secara selektif. Tampaknya yang terakhir tadi juga terjadi pada orang dewasa (baca: orangtua anak).

Menuntut Tanggungjawab

Di tengah gempuran demoralisasi media, pembinaan kepribadian dan watak anak menjadi agenda mendesak untuk segera digalakkan. Pembentukan dan perkembangan kepribadian serta kritisisme perlu melibatkan segenap anasir masyarakat.

Eksploitasi anak oleh media kerapkali mewujud dalam rupa menawan; media membungkusnya dengan visi kamuflatif: mencerdaskan, mengembangkan imajinasi, atau memperluas pengetahuan anak. “penyamaran” model demikian yang mesti diwaspadai dengan teliti. Jangan sampai orangtua, pendidik, dan masyarakat kecolongan oleh kamuflase yang diciptakan media itu. Karena jika demikian, anak-anak bangsa akan menjadi korban—dari mulai korban eksploitasi media, korban globalisasi, korban kapitalisme, sampai kemudian korban sejarah dan peradaban.

Karenanya keseriusan membimbing anak-anak berarti keseriusan membendung tindak eksploitasi anak, yang dilakukan media. Membendung terjadinya eksploitasi anak berarti betul-betul serius menyiapkan kader bangsa yang kritis, cerdas, dan tercerahkan.

Membendung Legalisasi Aborsi

2009-02-05T04:16:00.000-08:00

Beberapa pekan ini, media massa disesaki dengan berita aborsi. Terutama di kalangan remaja, perilaku aborsi nampaknya menjadi pilihan guna menyelematkan harga diri di mata masyarakat. Maraknya tindak aborsi mendorong banyak kalangan mempertimbangkan legalitas aborsi. Pribadi B. menyajikan dua kemungkinan antara boleh atau tidak melakukan tindakan aborsi yang lebih didominasi sudut pandang kedokteran (Jawa Pos, 30 Januari 2009).

Tahun lalu, Pro kontra isu aborsi juga sempat mewarnai opini publik. Ada kecenderungan sekelompok orang yang ingin melegalkan aborsi dengan berbagai argumen. Salah satu argumen mereka yang sepakat dengan legalitas aborsi adalah bahwa aborsi harus dilihat sebagai bagian kecil dari usaha memelihara kesehatan reproduksi perempuan.

Hak kesehatan reproduksi menurut mereka meliputi hak mendapatkan informasi, menentukan pilihan, mendapat layanan kesehatan reproduksi, serta hak atas keamanan dan kenyamanan. Aborsi, menurut mereka termasuk pada hak menentukan pilihan atas janin yang dikandung: apakah akan tetap dipertahankan, atau digugurkan, dan hak mendapatkan layanan aborsi yang legal dan aman.

Dalam revisi UU kesehatan pasal 60 ayat 1 dan 2 disebutkan, “Pemerintah berkewajiban melindungi kaum perempuan dari praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab melalui peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya juga disebutkan bahwa “Pengguguran kandungan yang tidak bermutu antara lain dilakukan tenaga kesehatan tidak profesional dan dilakukan tanpa mengikuti standar profesi yang berlaku”.( Suara Hidayatullah, Februari 2007)

Draf ini mengindikasikan dengan jelas bahwa Aborsi itu boleh, wajar dan termasuk pada hak menentukan pilihan bagi si perempuan. Yang dipermasakahkan hanya tindak aborsi yang tidak sesuai dengan ilmu kedokteran dan membahayakan nyawa perempuan yang mengandung janin itu.

Seorang ibu atau gadis remaja berhak menentukan pilihan atas kandungannya; apakah dia mau memelihara atau menggugurkan janin yang sedang dikandungnya itu.

Di satu sisi, argumen di atas masuk akal dan ‘sesuai’ dengan konteks kekinian di mana hak asasi—termasuk hak memilih—dijunjung setinggi-tingginya. Tetapi di sisi lain, menjunjung tinggi hak asasi individu sembari mengesampingkan hak kolektif orang lain, bangunan norma, tatanan etika, sistem moralitas religius dan sosial, adalah sikap yang tidak adil.

Semestinya, keadilan dalam hukum tidak dicapai dengan pertimbangan-pertimbangan sisi kemanusiaan si pelaku saja, sementara sisi kemanusiaan korban dan ekses sosialnya dikesampingkan. Sebab, jika demikian, hukum menjadi subjektif dan tidak adil. Sementara inti dari hukum sebenarnya terdapat pada nilai objektivitas dan nilai keadilannya.

Menurut hukum Islam (Fiqh), hukum asal aborsi adalah haram. Kecuali beberapa ulama memperbolehkan ketika janin belum sampai 40 atau 120 hari.

Fatwa MUI no 4 tahun 2005 mengharamkan aborsi karena dianggap melampaui kewenangan Allah SWT, yakni menghilangkan nyawa. Hanya saja, bagi perempuan hamil karena korban pemerkosaan, janin cacat, dan kehamilan yang membahayakan nyawa perempuan, MUI memperbolehkan aborsi itu.

Akan tetapi menurut penulis, keputusan hukum di atas hanya didasarkan pada pertimbangan fiqhiyah (hukum legal formal Islam) saja, sementara sisi lainnya tidak dipertimbangkan.

Hemat penulis, ketika ditambah pertimbangan moral-spiritual, keharaman aborsi menjadi mutlak dan tidak dibatasi dengan tenggang waktu 40 atau 120 hari. Sebab, membunuh janin, baik sudah ada ruhnya ataupun tidak, sama saja memangkas hak hidup si janin. Menggugurkannya sama saja membunuhnya, alias mengeksekusinya.

Janin terbentuk dari pertemuan ovum dengan salah satu sel sperma laki-laki. Dari sekian juta sel sperma laki-laki, hanya satu sel saja yang bisa membuahi ovum. Keberhasilan satu sel sperma mencapai ovum dan mengalahkan sel-sel sperma yang lain adalah bentuk perjuangan yang perlu dihargai sebagai perjuangan untuk hidup.

Bukan hanya hak hidup yang harus dilindungi, tetapi juga hak untuk hidup. Janin atau bakal janin juga sama-sama punya hak untuk hidup karena ia juga manusia potensial. Sementara aborsi termasuk pada tindakan memangkas hak untuk hidup si janin. Karena itu, perempuan yang menggugurkan kandungannya, selain tujuan menyelamatkan nyawa perempuan itu, berarti telah melanggar hak asasi manusia.

Di samping sudut pandang agama, moralitas sosial masyarakat kita menempatkan tindakan aborsi sebagai yang tercela, dan kejahatan asusila yang tak termaafkan. Pandangan masyarakat yang demikian harus dipahami sebagai kontrol sosial. Perempuan yang melakukan aborsi spontan mendapatkan hukuman dari masyarakat berupa dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Di satu sisi, hemat penulis, hukuman yang demikian telah melewati batas kemanusiaan di mana perempuan itu juga berhak untuk mendapat tempat layak di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, hukuman tersebut selama ini cukup efektif untuk membendung kasus aborsi.

Modernitas konteks kekinian menghadirkan masyarakat individualis. Akibatnya, penekanan tingkat aborsi melalui kontrol sosial sudah tidak efektif lagi. Salah satu solusinya adalah melalui hukum. Tindak aborsi harus dijerat dengan hukum, undang-undang, dan aturan-aturan yang ketat. Dengan begitu, Hukum benar-banar bisa meminimalisir aborsi demi melindungi hak hidup janin.

Selain itu, kesadaran akan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati sekaligus melindungi hak hidup harus terus dikampanyekan. Itu semua dilakukan dalam bingkai usaha memperbaiki kembali tatanan kontrol sosial dan infrastruktur sebuah kebudayaan Bangsa kita yang sesungguhnya. Sebagai bangsa beradab, penghilangan nyawa manusia tentu tidak saja dianggap keliru tetapi merupakan dosa yang tak termaafkan.

Olahraga Naje’ tampar: Cermin Kultus Hargadiri Orang Madura

2009-01-03T23:40:00.000-08:00

Madura dengan ragam lokalitas budaya yang unik, memendam sejuta nilai dan kedalaman falsafah hidup. Keorsinilan dan lokalitas budaya Madura merupakan khasanah sebagai penampakkan kasar dari nilai, semangat, falsafah, dan pondasi hidup orang Madura. Tampak nyata bahwa, di samping religiusitas, masyarakat Madura juga dicirikan dengan karakter pribadi yang kasar, garang, tetapi juga tegas, kukuh, dan kuat.

Jatidiri menjadi begitu mencolok dalam tradisi masyarakat Madura. Nyaris pelbagai aktivitas selalu dikaitkan dengan jatidiri. Sebab itu, harga-diri dalam pandangan orang Madura dipandang sedikit lebih tinggi nilainya dibanding pemahaman suku bangsa lainnya. Dan, mempertahankan harga-diri, karenanya, hampir dipandang sebagai “kewajiban”, meski kadang harus mengorbankan nyawa sekalipun.

Tradisi Olahraga Naje’ tampar.

Ada sebuah permainan (baca: tradisi) rakyat yang unik berkembang di tengah masyarakat Madura. Tradisi itu ialah lomba tarik tambang (naje’ tampar). Sebuah permainan adu otot dan kekuatan fisik yang memanfaatkan tambang sebagai medianya. Sebagaimana lazimnya tarik tambang, kemenangan sebuah kelompok dicirikan oleh keberhasilan menarik batas tengah tambang milik lawan melewati garis batas arena yang telah ditentukan sebelumnya. Kecuali itu, tarik tambang ala Madura menggunakan lobang penopang bagi tiap peserta dari masing-masing kelompok yang bertanding. Lobang itu berguna sebagai titik tolak kaki guna menambah kekuatan dan menarik jatuh kelompok lawan. Sebab caranya yang unik itu, tarik tambang ala Madura relatif memakan waktu cukup lama; sekitar satu jam, bahkan bisa lebih.

Yang menarik dari olahraga rakyat itu sebenarnya bukan terletak pada menakisme teknis tarik tambang yang berbeda dengan tarik tambang pada umumnya. Akan tetapi, ketika ditengok lebih dalam, tarik tambang memuat sebuah realitas dimana hargadiri, salah satunya, menjadi taruhan.

Lomba Tarik tambang bagi masyarakat madura tak sekedar adu otot, strategi bermain, kekuatan fisik, tetapi juga perang harga diri. Ada perang harga diri yang tampak di sana. Kemenangan tarik tambang dianggap sebagai peneguhan jatidiri, kekutan, kehormatan, bahkan kekuasaan. Karena itu, lomba naje’ tampar ialah medium perebutan kehormatan dimana yang menang boleh menepuk dada kemudian disegani semua orang. Biasanya ketua sebuah kelompok yang memegang peranan penting dan paling berkepentingan merengkuh kemenangan kelompoknya. Sebab kepala kelompok lah yang pertama kali dilihat orang ketika kelompoknya menang atau kalah dalam ajang itu.

Berangkat dari cara pandang itu, pelbagai cara ditempuh demi merebut kemenangan. Kelompok yang saling bertanding tak hanya mempersiapkan kekuatan fisik dan taktik-strategi. Akan tetapi juga cara-cara mistik melalui ritual-ritual dan proses tertentu. Karena itu, dukun atau kiai kemudian menjadi rujukan untuk meminta bantuan.

Lumrahnya, beberapa hari sebelum pertandingan, ritual dilakukan tiap malam. Ada yang melalui wiridan tertentu yang diberikan kiai, ada juga yang melalui bacaan-bacaan alqur’an. Tak jarang pula, para peserta menggunakan jimat (kotekah) untuk menopang kekuatan secara gaib. Pada kenyataannya, tak jarang peserta yang kalah “pamor” kalap bahkan sampai pingsan dan tak sadarkan diri. Itu semua dipercaya sebagai dampak dari wiridan dan ritual yang telah dilakukan. Di samping itu, kepercayaan itu dibuktikan pula oleh banyaknya kejanggalan yang terjadi di arena. Banyak kelompok yang secara fisik menonjol tetapi dapat dikalahkan dengan mudah oleh kelompok yang terdiri dari remaja belasan tahun dan tidak memiliki kelebihan fisik dan otot. Semua cara itu digunakan demi meraup kemenangan dalam lomba naje’ tampar.

Olahraga yang kerap dilaksanakan menjelang tanam tembakau atau pasca panen jagung itu biasanya memperebutkan hadiah berupa sepeda motor, DVD, tape, dan lainnya. Hadiah yang sebenarnya tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan. Sebab ritual dan prosesi persiapan secara spiritual dan teknis kerap membutuhkan lebih banyak dana. Akan tetapi itu tidak dianggap masalah, sebab—lagi-lagi—kemenangan cukup memberi kepuasan bagi pimpinan dan anggota kelompok.

Namun, ekses negatifnya, tarik tambang kerap pula menyemai dendam dari kelompok yang kalah atau peserta yang pernah terkena tola (doa-doa). Dendam itu biasanya akan dibalas dalam pertandingan lain. Begitu seterusnya.

Akan tetapi, terlepas dari ekses negative yang dikandungnya, beberapa dampak positif juga menjadi penopang argument bahwa naje’ tampar tetap harus dipertahankan sebagai khasanah budaya lokal Madura. Salah satunya ialah mempererat tali persaudaraan. Sebab dalam ajang itu, dipertemukan banyak kelompok dari berbagai daerah. Permainan menjadi seru dan bahkan menimbulkan tawa-riang ketika peserta membuat ulah yang aneh-aneh. Biasanya pula para ketua kelompok saling mengenal dan berteman, bahkan saling membantu dalam persoalan kehidupan sehari-hari.

Tarik tambang, karenanya pula, dapat dianggap sebagai pemersatu masyarakat. Dan yang paling penting, naje’ tampar merupakan khasanah budaya Madura yang unik dan perlu dilestarikan.

Hijrah Menuju Kerukunan Umat Beragama

2008-12-27T00:42:00.000-08:00

Bentrok antar umat beragama, debat kusir para agamawan berbeda keyakinan dalam pelbagai forum terbuka, sampai tragedi pengeboman mengatasnamakan jihad di tempat-tempat ibadah adalah potret buram yang masih menyesaki mata kita. Yang terakhir disebut memiliki dampak yang luar biasa; dan dalam beberapa tahun terakhir sukses menuntut hilangnya puluhan nyawa orang tak berdosa.

Di samping sistem filsafat, agama memiliki daya pengaruh yang luar biasa terhadap pemeluknya. Para pemeluk yang militan dan ekstrim akan melakukan apapun demi membela keyakinannya itu. Ikhlas, lillahi ta’ala, berani mati, adalah kemasan bahasa mereka dalam memaknai keyakinan mereka itu.

Atas dasar keyakinan, seseorang berani mengorbankan nyawanya sendiri melalui bom bunuh diri. Jihad, dalam Islam, telah keliru dipahami menjadi melulu tindakan bom bunuh diri atau lebih dikenal terorisme. Sebuah tindakan yang sama sekali tidak menghiraukan sisi destruktivitasnya yang dahsyat. Sebaliknya, potongan tubuh manusia, ceceran darah dan tangisan keluarga korban adalah tawa kemenangan mereka dan pahala di sisi Tuhan mereka sendiri.

Membendung Benih Terorisme

(nyaris) Mustahil bahwa agama mengajarkan dan menganjurkan tindak kekerasan. Agama apapun menebarkan ajaran yang mengerucut pada kesatuan pemahaman, agama adalah rahmat bagi diri, lingkungan, dan alam secara keseluruhan. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk membuat onar, kericuhan, keresahan di tengah masyarakat, dan segala bentuk tindak pengrusakan lainnya di muka bumi. Karenanya, jihad yang mengambil bentuk dalam wajah terorisme, samasekali bukan representasi ajaran Islam kâffah dan bertentangan dengan konsep asasi Islam--“Al-Islam Huwa Rahmatan Li Al-‘Alamin”.

Lahirnya ekstrimitas pemahaman yang berujung tindakan radikal-destruktif adalah bentuk kegagalan mamaknai Islam secara utuh. Dalam wacana Islam kontemporer, gerakan dan pemahaman yang demikian disebut Neo-Khawarij--merujuk pada peristiwa arbitrase Ali dengan Mu’awiyah. Kini, Neo-Khawarij itu mewujud dalam ragam gerakan fundamentalisme Islam yang mapan dan rapi.

Bahaya ekstrimitas, karenanya, mesti segera dibendung semua pihak. Jika dibiarkan, tragedi memilukan Bali (I & II), tak menutup kemungkinan, akan kembali terjadi.

Akar terorisme, salah satunya, bertolak dari kekeliruan memahami Islam. Sempitnya pengetahuan dan dangkalnya pemahaman memunculkan bentuk gerakan anarkis dan destruktif para teroris. Karenya, Salah satu jalan memangkas tumbuh suburnya pemahaman ekstrim atas Islam ialah dengan mengampanyekan pemahaman yang utuh dan luas tentang Islam.

Ahlussunah wal jamaah, tampaknya, menjadi semangat yang mewakili Islam. Karena paham Aswaja mewakili makna Islam yang lebih toleran dan berwajah ramah. Aswaja menawarkan Pemahaman yang moderat yang, sampai detik ini, tampaknya paling relevan. Bermodal pemahaman Islam yang moderat, sikap keberagamaan akan dengan sendirinya berproses menuju baik. Salah satunya, lantaran sikap sosio-religius bertolak dari bangunan keyakinan dan dasar pemahaman keberagamaan.

Menggali Tauladan

Menumbuhkan dan memperbaiki pemahaman keberagamaan menuju yang lebih toleran mutlak dibutuhkan. Hal itu dalam rangka menghidupkan kembali kebersamaan dan kerukunan yang selama ini pudar. Pada gilirannya, totalitas perubahan cara pandang sekaligus sikap keberagamaan dapat menyumbang energi besar guna menciptakan kerukunan dan kesediaan hidup berdampingan antar agama.

Tarikh perilaku Nabi menjadi inspirasi yang takkan pernah kering yang menggambarkan tauladan sikap; bagaimana semestinya membangun kerukunan umat beragama. Perilaku Nabi tak hanya memberi inspirasi dan konsep, akan tetapi sekaligus menghadirkan realitas bagaimana moderasi pemahaman dan sikap keberagamaan beliau mampu membangun kerukunan di Madinah. Sebuah kota pertama di dunia yang mampu membuktikan bahwa perbedaan bukan bencana tetapi rahmat. Madinah, mampu mengikis bahasa etnosentrisme, chauvimisme, dan sukuisme sempit dan ekstrimitas, khususnya bagi pemeluk Islam. Karena itu, sebagai seorang muslim mestinya mampu berkaca pada akhlak Nabi Muhammad mengenai bagaimana semestinya berpikir, bersikap, dan berprilaku Islami.

Semangat pluralitas telah tercermin dari pribadi Nabi. Kesadaran bahwa perbedaan adalah rahmat menuntun Nabi untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain, termasuk persoalan agama. Para pemeluk non-muslim dibiarkan hidup berdampingan dan memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Madinah. Nabi mewajibkan setiap muslim untuk menghormati non-muslim sebagaimana layaknya dan tindakan menyakiti mereka samahalnya menyakiti Nabi (al-Hadits).

Cukup dengan berkaca pada akhlak Nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh salaf kita akan punya bekal untuk memahami betapa kerukunan antar umat beragama bukan sekedar wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah niat dan komitmen dari seluruh pemeluk agama, dan diri kita sendiri.

Menggagas Kurban yang Revolusioner

2008-12-15T03:07:00.000-08:00

Pada tanggal 10 Dzulhijjah umat muslim se-dunia merayakan momentum bersejarah yang disebut sebagai hari raya kurban (‘idul adha). Secara historis, perayaan itu berpangkal pada peristiwa heroik dan mengharukan, yaitu penyembelihan Ismail, putra Ibrahim, beribu-ribu tahun silam. “Wahai anakku!” Ibrahim berkata pada Ismail, “sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu!”(QS: 37: 102). Ending cerita, Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor gibas untuk dikorbankan.

Begitulah cara Tuhan mengabadikan laku saleh hamba-Nya, Ibrahim dan Ismail, dalam al-Qur’an. Di sisi-Nya, keduanya mendapat tempat yang terhormat (QS; Annahl: 120). Berabad-abad setelah taragedi kudus itu, orang berdesakan memungut jejak suci nan transcendental Ibrahim dan Ismail. Ritual kurban merupakan bukti diabadikannya peristiwa penting itu.

Upaya Pemurnian Iman

Uswah yang telah diperagakan Nabi Ibrahim tak hanya berhenti dalam pemahaman yang lahiriyah belaka. Kurban tak dipahami sebatas penyembelihan hewan dan membagikannya pada orang yang berhak. Tetapi hakikinya, ada makna filosofi yang mendalam di balik peristiwa itu. Analoginya, bagi Ibrahim, Ismail adalah representasi dari hasrat, ego, dan ‘kecintaan’ kepada sesuatu yang fana (baca tidak kekal, rusak). Maka ‘mendekatkan’ diri pada Tuhan meniscayakan untuk menghilangkan sifat-sifat itu. Memurnikan iman dari segala lumpur yang mengotori hati di mana iman bersemayam. Dengan maksud itulah, Tuhan mewahyukan supaya menyembelih Ismail. Ketika Ibrahim taat pada perintah itu, sejatinya ia adalah para pemimpin orang-orang yang saleh. Karena pengorbanan itu dipandang sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan kefanaan dan kenisbian menuju ketakterhinggaan. Pengorbanan Ibrahim adalah implikasi kedahsyatan dari kekuatan iman seorang ‘abid (hamba) yang hanief (tunduk). Ibrahim bisa disebut sebagai Nabi yang telah mencapai titik kulminasi tauhid tertinggi kepada Tuhan. Makanya Ia dipuji sebagai Bapak monotheisme terbesar dari agama- agama samawi.

Di sini makna filosofi kurban tertampakkan dengan jelas: bukan sekedar mengorbankan sesuatu yang tampak saja dan berada di luar kita, tetapi inti dari itu memberangus segala kotoran yang ada dalam diri semisal obsesi, nafsu, hasrat, dan ‘kesenangan akan sesuatu yang fana’. Bahkan, dalam konteks itu, ‘kecintaan’ pada diri sendiri pun mesti rela untuk ditanggalkan. Dan Ismail telah mampu menunjukan sikap itu saat dengan tegar ia berkata: “Wahai Bapakku! Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”(QS: 37: 102).

Sesuai dengan makna lafdziyah kata kurban yaitu dekat atau mendekat, bisa dimaknai bahwa kurban adalah proses metamorfosis spiritualitas diri menjadi lebih dekat dan bahkan menyatu kembali dengan-Nya.

Dimensi Horizontal Kurban

Dalam pengertiannya yang paling luas, kurban tentu tak bisa diklaim sebagai ibadah yang melulu punya akses vertikal, tapi juga membiaskan keluhuran sikap dan budi di tengah derap realitas sosial. Sebab ketika seseorang telah mampu berkurban dalam makna yang sebenar-benarnya, ia termasuk tengah berusaha meminimalisir dirinya agar tidak dihinggapi keserakahan, kesombongan, kebencian dan segala bentuk pengejawantahan “primordialisme” diri yang sempit dan tercela.

Terdapat nilai horizontal kemanusiaan dalam setiap potongan daging kurban yang dibagikan pada orang-orang yang paling berhak menerimanya seperti fakir miskin dan anak yatim. Dalam kurban, ada nilai keluhuran universal yang memenuhi dimensi sosial kemasyarakatan. Kurban mengajarkan untuk bagaimana mencintai sesama, saling menolong dan memberi yang pada ujungnya akan mengokohkan tali persaudaraan di antara sesama.

Nilai-nilai ini sebenarnya yang mendesak untuk dijunjung tinggi dewasa ini. Percepatan transformasi ilmu pengetahuan yang melahirkan ideologi dan tekhnologi dengan segala ekses negatifnya telah memosisikan nilai kemanusiaan universal pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi gaya hidup kapitalistik telah makin memperlebar jurang antara si miskin dengan si kaya. Sehingga sulit untuk tidak mengatakan bahwa peperangan, pertentangan antar golongan, dan perselisihan adalah akibat dari toleransi sosial yang kian terkikis. Seperti realitas yang terjadi pada bangsa ini.

Disinilah sejatinya kurban memuat makna signifikansinya. Lebih jauh, kurban tak hanya dimaknai dalam wilayah yang sempit. Maksudnya tidak hanya terbatas pada pengurbanan hewan ternak saja. Tetapi bagaimana konsep kurban juga menular pada segala aspek.

Hewan, pada masa Ibrahim, adalah bentuk representasi dari kekayaan. Sedang kini, simbol kekayaan bukan hanya hewan tetapi sangat beragam dari mulai mobil mewah, tanah luas, rumah gedong sampai pada deposito di bank.

Melihat perbedaan standar dalam konteks yang berbeda tersebut, fardlu kemudian untuk mengkontekstualisasikan konsep kurban. Agar kurban tak hanya ritual an sich tetapi memiliki daya dobrak dalam ranah sosial.

Kurban lalu dapat meluas pada berbagai ranah. Bisnisman dan jutawan harus berkorban dengan kekayaannya. Begitu pun para negarawan dan politisi semisal presiden, anggota DPR, partai, menteri dan yang lainnya. Lucu jika seorang bisnisman, presiden atau seorang menteri hanya berkorban seekor kambing kurus. Kalau demikian lalu apa bedanya dengan kurbannya masyarakat kebanyakan? Kurban mestinya punya makna yang revolusioner. Pemaknaan kurban demikian diyakini mampu menyumbangkan perubahan besar pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Dari kaca mata moral, problem akut bangsa kita saat ini adalah keengganan berkorban dan membantu orang yang membutuhkan. Potret realitas bangsa kita masih disesaki dengan kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, ketidakmerataan pendidikan bagi usia sekolah, dan segudang masalah lainnya.

Ala kulli hal, penulis berasumsi, kurban tidak akan mampu menyelesaikan problem kekinian bangsa secara langsung. Tetapi paling tidak tawaran kontekstualisasi konsep kurban sangat mungkin menjadi langkah awal meretas jalan ke arah penyelesaian masalah itu.

Ketika UN Mengusik Pesantren

2008-12-06T03:32:00.000-08:00

Problematika UN

Semenjak pemberlakuannya, ujian nasional (UN) masih tetap problematis sampai hari ini. Tidak saja telah meresahkan dunia pendidikan formal—terutama anak didik, orang tua siswa, guru, juga lembaga pendidikan--, namun juga telah mereduksi makna esensi dari keberhasilan proses pendidikan. Dengan UN, tolak ukur keberhasilan melulu dilihat melalui pencapaian aspek kognitif yang terejawantah dalam deretan angka matematis. Padahal, pendidikan mencakup multiaspek diri manusia yang lalu meniscayakan sebuah sistem evaluasi yang menyeluruh pula (A. Rahman Hakim: 2005:332).

Belum lagi problematika Ujian Nasional terpecahkan, masyarakat dikejutkan dengan wacana pemberlakuan UN di pesantren salaf: pesantren yang hanya mengajarkan pendidikan agama. Ironisnya, wacana itu diapresiasi oleh sebagian kalangan pesantren sendiri. Mukhlisin AS melihat apresiasi itu hanya dari sudut positifnya dan tampak menafikan ekses negatif dari lahirnya isu tersebut.

Hamid Syarif, Sekretaris Asosiasi Pondok Pesantren Indonesia (APPI)—yang juga searah dengan pikiran Mukhlisin--berpendapat, gagasan pelaksanaan ujian nasional di pesantren salaf ialah dalam rangka menjembatani santri salaf agar dapat berpartisipasi pada pendidikan formal. Menurutnya, ijazah yang didapat nantinya, akan memudahkan santri salaf untuk melanjutkan pendidikannya pada jalur formal, di samping itu juga bermanfaat untuk memenuhi prasyarat formal ketika hendak mengisi ruang-ruang formal publik di masa mendatang (Kompas, 11 Januari 2008).

Bentuk “Penjajahan”

Apa yang diungkapkan Hamid satu sisi ada benarnya, tetapi di sisi lain, muncul lebih banyak lagi problem pendidikan. Di samping itu, gagasan pelaksanaan UN di pesantren salaf semakin menampakkan sikap ambiguitas pemegang kebijakan pendidikan terhadap posisi pesantren. Satu sisi, pesantren dianggap aset berharga yang harus dipelihara dan dibiarkan mandiri. Namun di sisi lain, independensi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan, yang selama ini dihormati, mulai diusik dan dirongrong.

Pelaksanaan UN meniscayakan masuknya mata pelajaran yang di-UN-kan ke dalam kurikulum pesantren salaf. Sampai pada batas ini, konsentrasi pesantren salaf dalam menyelenggarakan pendidikan agama terpecah dan berantakan. Karena itu, pemberlakuan UN di pesantren salaf sebenarnya merupakan bentuk lain dari penjajahan. Demi kepentingan UN, pesantren salaf “dipaksa” menerima “kurikulum pesanan” itu sebagai mata pelajaran pokok di samping—bisa jadi mengalahkan—pelajaran agama.

Khittah Pesantren Salaf

Selama ini, bentuk independensi pendidikan merupakan identitas yang dipegang teguh oleh pesantren, terutama pesantren salaf. Bermodal keberanian serta dukungan masyarakat, pesantren mampu secara mandiri menyelenggarakan pendidikannya sendiri tanpa terikat pada siapapun, termasuk pada pemerintah. Terbukti, sistem pendidikan pesantren yang demikian itu mampu bertahan dari gelombang transisi politik-ekonomi sekaligus mampu melahirkan generasi bangsa yang mumpuni. Bahkan bagi pesantren semi atau modern sekali pun, pendidikan agama tetap menjadi prioritas. Kepentingan pada akses pendidikan formal dijembatani oleh didirikannya lembaga pendidikan formal (baca: sekolah). Sekolah formal yang didirikan oleh pesantren ialah dalam rangka melayani atau menampung santri yang memiliki minat belajar di jalur formal.

Alasan Hamid atas pentingnya pelaksanaan UN di pesantren tampaknya dangkal. Pesantren, dalam sejarahnya, tidak pernah beranggapan bahwa ijazah adalah segala-galanya; mengesampingkan pencapaian mutu kualitas pribadi santri. Konsentrasi pesantren ialah terfokus pada bagaimana membangun santri yang cerdas, bermoral, dan berakhlakul karimah. Karenanya, kualitas pendidikan dan kualitas pribadi santri betul-betul diperhatikan. Pesantren menganggap esensi pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pendidikan yang ditunjukkan oleh peningkatan mutu out put pesantren; bukan pada capaian-capaian “pragmatis” semisal ijazah.

Gagasan pemberlakuan UN di pesantren salaf bukan ide menarik. Pelaksanaan UN di pesantren salaf hanya akan mengekang gerak pendidikan pesantren itu sendiri. Alih-alih “membantu” output pesantren dengan ijazah yang diperoleh dengan jalan mengikuti UN, kemandirian, independensi, lalu karakteristik pendidikan pesantren terkebiri dan terkikis. Karena ujian nasional mengandaikan pula adanya formalisasi kurikulum “pesanan” yang menuntut untuk diintegrasikan dalam kurikulum pesantren itu sendiri. Setidaknya, pelaksanaan UN akan mampu menggoncang sistem dan tradisi pendidikan pesantren salaf selama ini.

Merusak Mental

Kritik terhadap pelaksanaan UN menemukan momentumnya ketika dikaitkan juga dengan gagasan pemberlakuannya di pesantren salaf. Paradigma pemberlakuan UN kerapkali mengerucut pada pemosisian sebuah ijazah secara tidak proporsional. Ijazah dianggap sebagai segalanya dan acapkali mengesampingkan kualitas pendidikan itu sendiri. Formalitas sering memunculkan sindrom akut--semacam virus--dan menafikan esensi pendidikan.

Sampai pada batas ini, paradigma thalabul ilmi (mencari ilmu) bergeser pada paradigma thalabul ijazah (mencari ijazah). Buktinya, diakui atau tidak, “virus” ini telah menjalar pada sebagian banyak anak didik di sekolah formal. Orientasi ijazah inilah yang secara mendasar telah menodai makna esensi pendidikan dan menyemai bibit-bibit pragmatisme dalam pribadi anak didik.

Pandangan “miring” terhadap ijazah bukan berarti bahwa pesantren menafikan samasekali guna selembar ijazah itu. Tetapi pendidikan mestinya melampaui kebutuhan akan ijazah. Jalan tengah yang diambil pesantren dengan menyediakan pendidikan formal di samping pendidikan non formal pesantren merupakan langkah proporsional paling tepat.

Sikap pesantren salaf yang memilih independen secara total dan mengambil jarak dengan pemerintah atau pemegang kebijakan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan semestinya dihargai sebagai sebuah pilihan. Bahkan sebaliknya, pendidikan formal harus banyak belajar pada pesantren tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, mendidik anak, dan hal lain yang sampai saat ini menjadi nilai lebih pesantren (Tijani:2008:23). Pendidikan formal (baca: para aktor pendidikan) semestinya belajar bagaimana mengembalikan proses pendidikan menjadi lebih membumi dan merakyat seperti yang telah dilakukan pesantren selama ini.

Dengan berbagai alasan apapun, pemberlakuan UN di pesantren salaf samasekali bukan solusi cerdas mengatasi kejumudan dunia pendidikan bangsa ini--kalau tidak justru malah makin memperkeruh wajah pendidikan kita. Sebagaimana yang terjadi, pelaksanaan UN di sekolah formal tak maksimal mampu mendongkrak realitas pendidikan kita ke arah yang lebih cerah selain capaian-capaian kuantitatif-numeral plus resiko psikologi, mental, dan dekadensi moral para siswa dan pelaku pendidikan lainnya. Sebagai gambaran, standarisasi nilai kelulusan anak didik yang dirasa berat, memaksa anak menggunakan segala cara untuk meraih kelulusan, meski dengan cara-cara yang amoral. Begitu pun guru, lembaga, dan pelaku pendidikan lainnya; dengan sengaja menyiasati UN guna menyelamatkan muka lembaga di mata pemerintah dan di mata publik.

Tampaknya, gagasan pemberlakuan UN di pesantren salaf ibarat ranjau yang mengantarkan pendidikan pesantren ke jurang kehancuran.

Membongkar Dekadensi Budaya Santri

2008-12-05T00:38:00.000-08:00

Pesantren adalah ‘penjara’ yang di dalamnya, pemikiran, gagasan, dan gerakan sosial-budaya berjalan dinamis. Potensi pesantren yang demikian itu tumbuh dari dua hal: pertama, konsistensi dan kemandirian; kedua, kepercayaan masyarakat atasnya. Di samping progresivitas pesantren menawarkan gagasan dan gerakan pembaharuan, religiusitasnya berhasil membangun kharisma dan pengaruh yang begitu besar.
Religiusitas pesantren tampak dari budaya agamis “masyarakatnya”—dalam hal ini santri. Ajaran dan nilai keagamaan yang terus menerus ditransformasikan melalui pendidikan membentuk sebuah budaya unik dan genuin. Dalam sejarahnya, budaya pesantren itu mampu mengejawantah dalam realitas masyarakat. Pesantren, setidaknya, berhasil menyumbang tatanan nilai dan moral-etik yang kemudian dipegang masyarakat.
Besarnya peran pesantren dalam membentuk tatanan budaya masyarakat memosisikannya sebagai basis segala aktivitas. Segala hal yang berkaitan dengan aspek agama, sosial, pendidikan, bahkan ekonomi dan politik bertumpu pada pesantren.
Sumbangan pesantren yang begitu besar membuat masyarakat menyerahkan sebagian besar kepercayaannya pada pesantren. Tokoh pesantren—kiai, ustaz, santri—adalah tumpuan masyarakat atas berbagai masalah keseharian yang dihadapi.
Masalahnya, kepercayaan masyarakat pada pesantren kini mulai terkikis. Salah satunya disebabkan pesantren tak lagi berada pada relnya. Beberapa kalangan mencurigai pesantren “lalai” dalam tugasnya sebagai “gawang” Islam Indonesia. Kritik ini, tampaknya, berangkat dari kenyataan; banyak tokoh pesantren yang terlalu asyik di wilayah politik, ‘bermain mata’ dengan kekuasaan, dan dekadensi budaya dan moral santrinya.
Kecolongan
Yang terakhir disebut, menarik untuk diteropong lebih dalam. Tak dipungkiri, budaya santri kian merosot. Hal itu tampak dari perilaku dan kebiasaan santri yang nyaris tercerabut dari akar keber-Islam-annya.
Tampaknya, masalah dekadensi budaya kini menyeruak ke setiap sudut kehidupan. Fenomena semaraknya perilaku yang mengarah pada budaya Barat: amoral, niretik, hedonis, konsumtif, dan bertolak belakang dengan religiusitas, kini mudah ditemukan.
Sebagai basis “pertahanan” Islam, masuknya budaya yang dekaden—bisa saja—menunjukkan kekeroposan pesantren. Tampaknya, pesantren kini kesulitan membendung penjajahan budaya. Kesulitan itulah yang acapkali membuat pesantren “kecolongan”.
Bolongnya gerbang pesantren mendorong ekspansi besar-besaran budaya luar masuk ke pesantren. Berbagai ideologi terbungkus kemasan modernitas dan teknologi diterima dengan tangan terbuka oleh santri nyaris tanpa filter. Westernitas atau kebarat-baratan berkedok lokalitas kerapkali membuat santri kegandrungan pada konsumerisme budaya yang berlebihan. Budaya dan etika nonreligius ditelan mentah-mentah. Tak sulit menemukan fenomena dekadensi budaya yang demikian itu.
Secara kasat mata, kita bisa melihat budaya, semisal, perayaan Hari Valentin, tahun baru, atau ulang tahun dengan cara-cara yang nyaris persis anak-anak kota. Dalam hal berpakaian, tak sedikit santri latah ikut-ikutan gaya yang sedang tren di kalangan selebritas. Dalam hal makanan, menanak (baca: atana’) dianggap “nggak gaul” dan merepotkan. Padahal, yang disebut terakhir juga termasuk aktivitas kependidikan dan pembelajaran kemandirian.
Santri, secara tidak sadar, kini dihinggapi budaya instan, konsumtif, dan hedonis. Instan lantaran terbiasa dengan “kemudahan”, segalanya didapat dengan mudah dan tanpa melalui proses yang teliti. Konsumtif akibat pudarnya daya kritisisme santri sekaligus lantaran dihadapkan pada dagangan produk kapitalis yang menggiurkan. Hedonis lantaran ada kecenderungan perilaku diarahkan untuk melulu menggali sebuah kesenangan semu—kira-kira demikian.
Dua hal di atas yang memengaruhi pola pikir, paradigma, kemudian perilaku santri. Pantas, andai moralitas dan budaya santri kian dekaden—seperti yang dituduhkan beberapa kalangan.
Membangun “Benteng”
Sajian budaya luar tak identik vitamin yang selalu “sehat” bagi santri. Budaya luar yang kian menggerogoti religiusitas santri mesti diantisipasi. Jika dibiarkan, masalah dekadensi budaya akan semakin berlarut-larut. Akibatnya, tidak hanya akan dirasakan oleh santri (baca: pesantren) tetapi juga masyarakat secara umum.
Perilaku tercela santri tentunya berangkat dari pola pikir dan paradigma yang keliru pula. Seperti yang disinggung di atas, mudahnya budaya luar masuk pesantren ialah akibat nihilnya daya kritisisme santri.
Guna membendung arus budaya, sebuah “benteng” perlu segera dibangun. Benteng yang dengannya, religiusitas budaya terus dipertahankan. Tentunya tak lantas menolak sepenuhnya segala budaya yang masuk selama tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam dan pesantren.
Benteng yang dimaksud bukan dalam arti yang literal. Benteng yang dimaksud ialah sebuah pertahanan (budaya) yang terejawantah dalam kebiasaan santri bersikap kritis. Dengan begitu, budaya luar tidak mudah memengaruhi santri.
Masivitas masuknya arus budaya luar menuntut kejelian, kekritisan, dan sikap arif dalam menyikapinya. Globalisasi, melalui ‘tangan’ dan ‘jari-jarinya’, menggiring santri atau pesantren pada posisi dilematis; mempertahankan budaya atau mengikuti arus budaya. Sementara, sikap tengah-tangah acapkali bias, absurd, tampak tanpa identitas.
Apa pun yang “menimpa” santri (baca: pesantren) tak mengikis harapan besar masyarakat pada santri sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Sampai detik ini, peran santri (juga pesantren) masih besar dan gaungnya terdengar di segala ranah kehidupan masyarakat—dari mulai agama, pendidikan, budaya, bahkan politik. Karena itu, butuh komitmen dan konsistensi santri untuk menjaga pesantren (secara kelembagaan) dan diri santri (secara pribadi) itu sendiri. Tanpa sikap demikian, santri (pesantren) akan tergerus kecenderungan dekadensi budaya global dan menjadi korban peradaban.

Memahami Politik NU

2008-12-04T04:19:00.000-08:00

Godaan politik praktis begitu besar dan berhasil ‘menggoncang’ Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus memacu birahi poltik para petingginya. Godaan politik praktis begitu besar dan berhasil ‘menggoncang’ Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus memacu birahi poltik para petingginya. Perdebatan kalangan Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) masih panas seputar boleh atau tidaknya para pemimpin struktural NU terjun ke dunia politik praktis. Belakangan, Masdar F. Mas’udi, Ketua Pengurus Besar NU, menyayangkan sikap kebanyakan pengurus NU yang lebih mengedepankan pemenuhan birahi politik mereka dibanding konsisten mengurusi NU (Jawa Pos, 18 Februari 2008). Tampaknya, ada simpang-siur pemahaman di kalangan Nahdliyin terkait Khittah NU yang baru beberapa minggu lalu disegarkan wacananya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-82 NU, di Jakarta. Kesalahpahaman Khittah, tampaknya berangkat dari ambiguitas konseptualisasinya ketika dipertentangkan dengan kenyataan. Bukan hal aneh, sebagian petinggi NU berani mengambil bagian dalam aktivitas politik praktis. Ditambah lagi, keikutsertaan mereka sangat vulgar dan terang-terangan, tanpa risih dan malu pada organisasi NU-nya. Sementara, Nahdliyin (baca: masyarakat) dipusingkan dengan kontradiksi sikap politik sebagian pengurus NU. Kegamangan masyarakat mengerucut pada persoalan: bolehkah tokoh yang aktif di kepengurusan NU, berpolitik praktis? Apakah keikutsertaan beberapa tokoh di kepengurusan NU dalam wilayah politik bisa dipahami sebagai salah satu langkah strategis NU? Sebelum menjawab persoalan di atas, ada baiknya memahami terlebih dulu posisi dan peran NU itu sendiri.Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, NU harus mampu mensinergikan antara tiga peran utamanya, yaitu: (1) menanamkan corak keberagamaan tradisional yang moderat dan toleran (Bruinessen:1999:3-8); (2) memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan, secara umum, (3) mempertahankan, membangun, dan membangun bangsa dan negara. Tiga pilar utama peran NU kemudian disarikan dalam rumusan strategi politis sebagai senjata top-down, di samping senjata bottom-up melalui pemberdayaan dan pendekatan sosio-kultural. Strategi politik yang dimaksud terbagi tiga; pertama, politik kebangsaan. Nahdlatul Ulama (NU) punya tanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak bentuk disintegrasi apa pun. Fatwa Jihad NU pada Oktober 1945 dan tausiyah tentang ishlah 1998 adalah fakta sejarah sebagai bentuk penerjemahan politik kebangsaan NU. Kedua, politik kerakyatan. NU memahami agama tidak melulu sebagai “biro perjalanan ke surga”, tetapi lebih sebagai agen perubahan sosial. Politik kerakyatan menemukan bentuknya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan perjuangan atas hak-hak rakyat dan kaum tertindas. Peningkatan dan pemerataan pendidikan, dakwah keagamaan, pemberdayaan ekonomi kecil-menengah terus dimaksimalkan guna mewujudkan civil society. Ketiga, politik kekuasaan atau bisa disebut politik NU. Guna memuluskan perjuangan mewujudkan civil society dan kemajuan bangsa, NU menganggap perlu mengambil peran dalam perpolitikan. Jalur politik menjadi salah satu pintu efektif mewujudkan mimpi terciptanya bangsa yang beradab. Politik NU adalah strategi aktualisasi peran NU dalam ranah politik bangsa ini.Persoalan muncul dalam hal memahami politik kekuasaan NU yang terakhir tadi. Merujuk Khittah pada Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur (Jatim), 1984, NU sejatinya mengambil jarak dengan partai politik (parpol) dan kekuasaan. Maksudnya, kontribusi NU pada ranah politik praktis dibatasi pada perannya sebagai kontrol dan menyumbang gagasan balik (solusi) sebagai hasil pembacaan utuh atas problem bangsa. NU semestinya mampu menempatkan diri: kapan bersinergi dan kapan membuat jarak dengan kekuasaan dan parpol. Dengan moderasi sikap NU seperti itu, peran pemberdayaan masyarakat tidak akan terabaikan. Kekeliruan menerjemahkan politik kekuasaan NU menghadirkan fenomena politisasi NU. NU dijadikan kendaraan oknum tertentu untuk memuaskan hasrat politik dan kepentingan mereka sendiri. Peran NU sedemikian rupa ditundukkan ke dalam kepentingan yang berdimensi pribadi, kelompok, dan golongan. Tampaknya, perwujudan politisasi NU dalam politik praktis sangat kental terutama pada momen pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum nasional.Momen pemilihan gubernur Jatim 2008, menampakkan adanya indikasi politisasi NU. Bahkan, di beberapa daerah di Jatim, jabatan pengurus NU disandingkan dengan jabatan publik sekaligus. Alih-alih, kenyataan itu dianggap lumrah terjadi sehingga tak mampu membuka mata para petinggi NU untuk berusaha menyelesaikan persoalan itu.Murni terjun di ranah politik praktis tanpa menanggalkan baju ke-NU-annya adalah penyimpangan khitah NU—kalau bukan pengkhianatan. Adapun peran politik NU tidak lalu hanya diterjemahkan secara telanjang untuk berkecimpung langsung di dunia politik praktis.Butuh ketegasan dan komitmen NU, secara keorganisasian, terhadap pengurusnya yang terlibat di politik praktis. Memilih Khittah, berarti tidak mentolerir ‘pengkhianatan’ atasnya. Jangan sampai Khittah NU dituduh hanya sekedar kedok untuk melindungi syahwat politik orang tertentu.Lebih jauh, tuntutan dipenuhinya ‘takdir’ Khittah ialah dalam rangka mempertegas garis gerak sosio-politik NU itu sendiri demi tercapainya pencerahan dan transparansi politik bagi bangsa (Masmuni Mahatma: 2005:14). Tanpa ketegasan, Khittah akan berhenti sebatas wacana di satu sisi, dan makin meningkatnya libido politik sebagian nakhoda NU untuk mempolitisasi NU guna kepentingan dirinya sendiri.